Mataram (Suara NTB)- Realisasi endapatan negara di wilayah NTB sampai dengan bulan April 2024 mencapai Rp2,98 triliun atau 30,61 persen dari target. Angka ini mampu tumbuh sebesar 62,70 persen dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Dari jumlah tersebut pajak menyumbang 89,93 persen, sementara sebesar 10,07 persen berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil Ditjen Perbendaraan (DJPb) Provinsi NTB, Maryono mengatakan, dari dua jenis pajak, pajak perdagangan internasional mampu tumbuh fantastis, yaitu 501,93 persen dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan ini utamanya berasal dari pertumbuhan pajak ekspor yang tumbuh 570,05 persen. Pajak impor mengimbangi pertumbuhan positif dengan tumbuh sebesar 4,99 persen.
“Tingginya pertumbuhan pajak ekspor utamanya berasal dari aktivitas penambangan oleh PT AMMAN,” kata Maryono dalam keterangan yang diterima wartawan, Jumat 24 mei 2024 kemarin.
Adapun penerimaan PNBP mampu tumbuh sebesar 13,86 persen (y-o-y). Pertumbuhan ini didominasi oleh realisasi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), dengan realisasi sebesar 43,7 persen dari target. Kemudian PNBP lainnya juga memberikan andil dengan realisasi sebesar 92 persen dari target.
Penerimaan dari pendapatan BLU yaitu sebesar Rp140,60 miliar, sedangkan penerimaan dari PNBP lainnya yaitu sebesar Rp159,99 miliar. Pendapatan BLU pada sisi pendidikan didominasi oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan pada Universitas Mataram sebesar Rp83,57 miliar.
Selain itu di sisi kesehatan, pendapatan BLU didominasi oleh Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit pada Rumkit Bhayangkara Mataram sebesar Rp14,38 miliar. Sisi belanja negara mampu mengalami perrtumbuhan sebesar 4,08% yang didukung oleh membaiknya realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 7,84% (y-o-y) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 2,29 persen. Belanja pemerintah pusat sampai dengan 30 April 2024 mencapai 2.708,07 miliar.
Realisasi ini didominasi oleh Belanja Barang sebesar Rp1.188,04 miliar atau 32,49 persen dari pagu dan Belanja Pegawai sebesar Rp1.171,69 miliar yang merupakan 35,90 persen dari pagu. Belanja modal turut memberi andil pada belanja pemerintah pusat atau Belanja Kementerian/Lembaga tersebut, yaitu sebesar Rp339,60 miliar yang merupakan 21,92 persen dari pagu.
Terakhir, belanja bantuan sosial telah terealisasi sebesar Rp8,73 miliar dari pagu tahun 2024 sebesar Rp20,19 miliar. Pertumbuhan belanja didorong oleh akselerasi kegiatan yang dilaksanakan oleh satker-satker lingkup Provinsi NTB.
“Lima Kementerian Lembaga dengan realisasi belanja tertinggi pada Provinsi NTB yaitu Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, BKKBN, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Pertahanan,” tutupnya.(ris)