Giri Menang (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM) Lombok Barat (Lobar) meminta masyarakat menunggu informasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) soal jadwal tahapan seleksi PPPK dan CPNS. Menyusul informasi liar yang beredar soal jadwal tersebut. “Kami masih menunggu kelanjutan proses (tahapan jadwal) dari pusat, kita menunggu jadwal resmi dari pusat,” kata Kepala BKD dan PSDM Lobar Jamaludin, kemarin. Ditegaskan, isu atau informasi yang beredar soal jadwal tahapan seleksi PPPK dan CPNS tidak benar, lantaran belum ada yang resmi dari pusat, karena itu, pihaknya meminta agar informasi semacam itu jangan dipercayai. “Mohon sampaikan itu (jangan mudah termakan isu),”ujarnya.
Dari sisi tugas dan kewenangan daerah sudah diselesaikan. Saat ini prosesnya berada di pusat, yakni verifikasi. Selanjutnya, tahapan pengumuman seleksi, tahapan dan juklak juknis seperti apa. Pihaknya berharap agar jadwal seleksi CASN tahun 2024 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera dikeluarkan. “Kami berharap agar jadwal seleksi ini segera dikeluarkan oleh BKN,”ujarnya Dikatakan, usulan formasi 339 tersebut sudah sesuai dengan usulan Pemkab Lobar dan tinggal tunggu tahapan dari pusat. Dari rincian formasi yang sudah diusulkan BKD, itu divalidasi apakah sesuai kebutuhan atau tidak. Sebab ada dua aplikasi berbeda, yakni di e formasi dan SSCASN menyangkut rincian formasi. Rincian formasi ada di SSCASN yang saat ini sedang dilakukan asistensi.
Untuk diketahui Pemkab Lobar mengusulkan 339 formasi CPNS dan PPPK berdasarkan Zero Growth atau disesuaikan dengan jumlah pensiun dan kemampuan fiskal daerah. Dari 339 total keseluruhan itu, 259 formasi PPPK dan 80 formasi itu CPNS. Dari formasi PPPK ini nantinya mengakomodir non ASN, THK II yang lulusan SD, SMP dan SMA. Usulan ini terdiri dari formasi tenaga kesehatan, tenaga teknis dan guru. Sementara dari data BKD, jumlah non ASN yang yang lolos PPPK tahun 2023 adalah 1.117 orang, terdiri dari 700 orang nakes, 210 orang guru, dan 207 orang tenaga teknis. Dari jumlah tersebut, 858 orang berasal dari tenaga non ASN yang sudah masuk database BKN, yaitu 498 orang nakes, 178 orang tenaga teknis, dan 182 orang guru. (her)
