spot_img
Sabtu, Juli 20, 2024
spot_img
BerandaBlogRTLH Capai 28 Ribu, Fraksi PKS Desak Pemkab Loteng Lakukan Upaya Percepatan

RTLH Capai 28 Ribu, Fraksi PKS Desak Pemkab Loteng Lakukan Upaya Percepatan

Praya (Suara NTB) – Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTHL) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini tercatat masih tinggi. Mencapai sekitar 28 ribu rumah lebih. Kondisi tersebut mengundang keprihatinan kalangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng. Fraksi PKS mendesak Pemkab Loteng mengambil langkah-langkah percepatan untuk menuntaskan persoalan RTLH tersebut.

“Tidak ada artinya banyak proyek mercusuar di daerah ini. Kalau masih banyak masyarakat Loteng yang tinggal di rumah-rumah tidak layak huni,” ujar juru bicara Fraksi PKS DPRD Loteng H. Ahmad Supli, S.H., saat menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi atas usulan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Loteng 2025-245 dalam rapat paripurna DPRD Loteng, Senin (1/7).

Ditegaskannya, persoalan RTLH harus mendapat perhatian khusus pemerintah daerah. Dalam hal ini, harus ada upaya-upaya percepatan serta langkah konkrit yang dilakukan oleh pemerintah daerah supaya persolan RTLH bisa dituntaskan. Dengan begitu masyarakat di daerah ini bisa tinggal di rumah yang lebih layak.

Pihaknya pun berharap langkah konkrit penyelesaian persoalan RTLH bisa dituangkan dalam RPJPD Loteng 2025- 2045.  Biar terarah pola penyelesainya dalam 20 tahun ke depan. Jika pun belum ada langkah konkrit sejauh ini, mulai sekarang harus dipikirkan pola penyelesaian, agar pembangunan bisa dirasakan dampaknya hingga masyarakat di lapisan bawah.

Dikonfirmasi terpisah Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., ,menegaskan persoalan RTLH sejauh ini tetap mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Walaupun diakuinya porsi dukungan anggaranya belum begitu besar. Mengingat, kondisi anggaran daerah yang terbatas, sehingga belum banyak RTLH yang tertangani.

Ke depan, seiring dengan semakin membaiknya kondisi anggaran daerah Pemkab Loteng berkomitmen memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap persoalan RTLH. “Penanganan RTLH tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Perlahan, kita akan berupaya memberikan dukungan yang lebih besar lagi. Seiring dengan membaiknya kondisi anggaran daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut Nursiah menjelaskan, dalam penanganan RTLH sejauh ini Pemkab Loteng tidak sendiri. Pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat juga tetap mendukung. Tinggal porsi dukungan dari Pemkab Loteng yang ke depan diupayakan bisa lebih besar lagi, supaya persoalan RTLH bisa dituntaskan.

Menurutnya, menuntaskan persolan RTLH bukan hal mudah. Banyak tantangan yang harus diselesailkan. Belum lagi jika bicara jumlah RTLH yang cukup banyak di Loteng. Jika rata-rata dalam setahun jumlah RTLH yang diselesaikan sebanyak 1.000 saja, maka butuh sekitar 28 tahun untuk menuntaskan RTLH yang ada di daerah ini. (kir)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -


Most Popular

Recent Comments