Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Lombok Barat (Lobar) memastikan perbaikan jalan Terong Tawah Labuapi menuju Karang Genteng Mataram dikerjakan 2025. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 2-4 miliar dengan panjang jalan 2 kilometer. PUTR pun mengingatkan warga jangan menggunakan bahu jalan untuk membangun dan berjalan.
Kepala Dinas PUTR Lobar, H Lalu Winengan berpesan tidak ada boleh pedagang yang menggunakan bahu jalan atau trotoar drainase. Ketika jalan itu sudah diperbaiki nantinya.
“Ini yang saya tuntut sama orang Terong Tawah, jangan sampai gorong-gorong pinggir jalan dibuat jadi tempat jualan. Orang Terong Tawah juga harus menjaga,” tegasnya saat dikonfirmasi belum lama ini.
Kekhawatiran jalan yang dibangun akan rusak kembali menjadi alasannya. Terlebih di musim hujan saluran drainase dikhawatirkan dapat tersumbat. Keadaan kubangan jalan yang menyebabkan genangan air. Berbahaya bagi pengguna jalan. “Kita kan tidak mungkin usir orang Terong Tawah, karena mereka di situ,” ujarnya.
Apalagi dirinya menekankan, kepada warga yang memiliki rumah tepat di pinggir jalan agar tidak memajukan area rumahnya sampai bahu jalan. Sebab ia menegaskan tidak ada ganti rugi untuk pelebaran jalan itu.
“Karena pinggir jalan yang seharusnya menjadi bahu jalan dan area drainase itu adalah masuk dalam luas jalan. Kalau ada yang minta negosiasi minta pembebasan lahan atau ganti rugi, saya tidak akan mau. Kalau gorong-gorong Terong Tawah ganti rugi saya batalkan pembangunannya,” tegasnya.
Diakui Winengan, pengecekan lapangan untuk jalan itu sudah dilakukan. Rencananya perbaikan dan pelebaran itu akan dilakukan 7 sampai 8 meter. Luas jalan 5 sampai 6 meter, dengan bahu jalan kiri kanan masing-masing satu meter. “Untuk jalan yang rusak hanya sekitar 800 meter. Tapi kita mengupayakan perbaikan dilakukan sekitar 2 kilometer,” jelasnya.
Perbaikan jalan itu, membutuhkan anggaran sekitar Rp 2 -4 miliar lebih. Pihaknya pun sedang mengupayakan anggaran itu pada APBD 2025 mendatang.
“Tapi catatannya ini harus ada kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Jangan sampai pemerintah saja yang dituntut, sementara dia sendiri (masyarakat) yang melakukan kesalahan,” tegasnya. (her)
