spot_img
Senin, Juli 22, 2024
spot_img
BerandaNTBKrusial, Peran ASN dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi

Krusial, Peran ASN dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi

Mataram (Suara NTB) – Mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, bersih dan melayani peranan Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat krusial. Untuk itu, pentingnya ASN berintegritas dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa cepat dilaksanakan.

Demikian disampaikan Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, S.H., M.Si., saat mewakili Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin ketika membuka Pelatihan Penyuluh Antikorupsi Jalur Pelopor dan Sertifikasi Jalur Pengalaman di Wisma Tambora, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Senin, 8 Juli 2024.

Menurutnya, berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional, 78 persen dari total ASN berada di daerah. hal ini menunjukkan betapa pentingnya membangun integritas dan kompetensi ASN di tingkat daerah untuk mencapai visi nasional dalam mewujudkan pelayanan publik berkelas dunia.

‘’Korupsi adalah salah satu masalah besar yang menghambat kemajuan bangsa dan daerah kita. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. ASN sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik harus memiliki integritas yang tinggi dan menjadi teladan dalam menerapkan prinsip- prinsip antikorupsi,’’ tegas mantan Penjabat Sekda Provinsi NTB ini mengingatkan.

Meski demikian, ungkapnya, perjuangan dalam pemberantasan korupsi masih menemui berbagai tantangan. Berdasarkan data dari Transparency International, Indonesia memiliki Indeks Persepsi Korupsi dengan skor 34 dari skala 100 pada tahun 2023. Selain itu, indikator Government Effectiveness Index (GEI) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-73 dari 214 negara.

Tidak hanya itu, Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 juga menunjukkan penurunan skor, mencerminkan masih banyaknya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu padu menciptakan Indonesia yang bersih dan berintegritas.

Dijelaskannya, kerja kolaborasi antara KPK dan Pemprov NTB telah melalui berbagai tahapan. Pada lima tahun yang lalu, KPK melaksanakan sertifikasi penyuluh antikorupsi di BPSDMD NTB, menghasilkan penyuluh tersertifikasi yang kini tergabung dalam Forum Penyuluh Antikorupsi.

‘’Dengan komitmen dari Pemerintah Provinsi NTB melalui Inspektorat dan BPSDMD, telah diterbitkan peraturan gubernur tentang implementasi pendidikan antikorupsi serta Keputusan Gubernur NTB tentang Forum Penyuluh Antikorupsi,’’ terangnya.

Hal senada disampaikan Kepala BPSDM Provinsi NTB Dr. Ashari, S.H., M.H. Menurutnya, pihaknya ingin agar ASN berintegritas di seluruh Indonesia dimulai dari NTB.  Atas dasar itu, pihaknya menggelar  Program Penyuluh Antikorupsi (Pelopor) dengan narasumber dari KPK, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Dian Novianthi.

Ashari kembari menegaskan, jika abdi negara adalah garda terdepan dalam membangun integritas diri dan organisasi, demi memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat.  Hal ini menjadi upaya kecil dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera serta merupakan salah satu misi bangsa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.  Dijelaskannya, integritas merupakan nilai fundamental setiap manusia. Untuk itu, pihaknya berusaha menjadikan sebagai gerakan dan tanggung jawab bersama, sehingga bisa mencapai Indonesia yang adil dan sejahtera.

Pada Program Penyuluh Antikorupsi ini, ungkapnya, terdiri dari beberapa agenda, seperti peelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (Pelopor) dari tanggal 4-12 Juli 2024. Kemudian, Sertifikasi Skema Penyuluh Antikorupsi Jalur Pengalaman dari tanggal 9-11 Juli 2024 dan Sertifikasi Skema Penyuluh Antikorupsi Jalur Pelopor dari tanggal 30 Juli – 1 Agustus 2024.

Pihaknya ingin dengan pelatihan ini bisa menciptakan  ASN Berakhlak, ASN Bermartabat, ASN Bebas bebas dari Korupsi. ‘’ASN , merupakan garda terdepan dalam membangun integritas diri dan organisasi. Dalam bahasa Sasak nya :   Das Sollen, Das Sein, harus sejalan atau sesuai,’’ ujarnya mengingatkan.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan KPK Dian Novianthi memberikan apresiasi atau kebijakan yang digelar Pemprov NTB ini. Pihaknya berharap pelatihan ini akan mampu menciptakan aparatur yang berintegritas dan bersih. Selain itu, pelaksanaan pemerintahan juga di NTB bebas dari kasus korupsi. Pihaknya juga siap memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap aparatur agar bisa memberikan penyuluhan kepada ASN lainnya untuk menghindari tindakan korupsi. (ham)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -


Most Popular

Recent Comments