spot_img
Sabtu, Juli 20, 2024
spot_img
BerandaNTBLOMBOK TENGAHGagal Pemekaran, Perwakilan Warga 18 Desa Datangi Bupati Loteng

Gagal Pemekaran, Perwakilan Warga 18 Desa Datangi Bupati Loteng

Praya (Suara NTB) – Puluhan warga perwakilan 18 desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar audiensi dengan Bupati Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP.M.AP., di kantor Bupati Loteng, Senin, 8 Juli 2024. Warga datang untuk meminta dukungan atas rencana pemekaran desa di 18 desa di daerah ini. Setelah pada pengusulan sebelumnya, pemekaran 18 desa tersebut gagal terwujud. Karena beberapa alasan.

Diantaranya Desa Jago Kecamatan Praya, Desa Pengadang, Praya Tengah, Desa Sengkol, Desa Teruwai dan Desa Sukadana Kecamatan Pujut. Ditambah Desa Janapri dan Desa Lekor Kecamatan Janapria, Desa Pringgrata dan Pemepek Kecamatan Pringgarata serta Desa Mantang, Barabali dan Presak Kecamatan Batukliang.

Warga beralasan, pemekaran desa penting dilakukan salah satunya untuk lebih memudahkan dan mendekatkan pelayanan pemerintahan. Perwakilan warga pun  langsung diterima Bupati Loteng H.L. Pathul Bahri, S.IP.M.AP., di ballroom kantor Bupati Loteng. Turut mendampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng L. Rinjani.

Kepada warga, Bupati Loteng menegaskan dukungannya terhadap apa yang menjadi aspirasi warga tersebut. Pun demikian, untuk sampai kearah itu butuh proses. Termasuk soal kelengkapan administrasi. Karena proses pemekaran tidak akan bisa diajukan jika persyaratan administrasi dan lainnya belum lengkap.

Terutama soal kejelasan batas wilayah antara desa induk dengan desa pemekaran. “Pemekaran tergantung kesiapan dan kemampuan desa induk serta masyarakat dalam memenuhi persyaratan yang ada,” ujarnya.

Sementara kalau dari sisi pemerintah daerah hanya memproses dan melanjutkan usulan saja. Dengan kata lain, jika memang masyarakat setempat bisa memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, pemerintah daerah tinggal melanjutkan saja. Bahkan Pemkab Loteng sudah sudah menyiapkan anggaran untuk mendukung proses administrasi desa-desa persiapan pemekaran tersebut.

“Kita rapat dengan pihak BKAD. Sudah rembuk dengan pihak terkait lainnya. Dan, sudah ada solusi keuangannya. Artinya, soal pemekatan ini sudah tidak ada masalah,” tandas Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini.

Tinggal sekarang desa induk dan masyarakat calon desa pemekaran bisa menuntaskan soal-soal teknis yang ada dilapangan. Begitu juga kelengkapan administrasi. Semua sudah harus clear saat usul pemekaran desa diajukan. Terutama lagi soal batas wilayah. Jangan sampai justru bisa memicu polemic dikemudian hari jika tidak dituntaskan terlebih dahulu.

“Dalam setiap pemekaran, persoalan administrasi desa sangat penting. Khususnya soal batas Desa. Sebab batas desa kerap menjadi persoalan di tengah masyarakat. Jadi persyaratan batas desa harus clear. Rapatkan dahulu sebab potensi konflik sangat rentan. Terlebih soal batas desa menjadi atensi dari Kemendagri,” tandas Pathul. (kir)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -


Most Popular

Recent Comments