Mataram (Suara NTB) – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M., berikan pembekalan kepada seluruh notaris yang baru diangkat di provinsi NTB untuk selalu menjunjung integritas dan bersikap profesional.
Sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab untuk membantu pembangunan ekonomi daerah juga negara, notaris harus mampu memastikan adanya kepastian dari berbagai transaksi yang dilakukan oleh notaris sebagai pembuat akta.
“Tujuan utama pembekalan ini adalah memastikan bahwa notaris dalam emlaksanakan tugasnya sebagai pejabata umum membuat akta autentik, berintegritras dan juga profesional. Karena notaris pejabat umum yang menjadi bagian bersama dengan pemerintah bertanggung jawab untuk pembangunan ekonomi,” ujarnya kepada wartawan setelah pembekalan yang dilaksanakan di Lombok Astoria, Kamis, 11 Juli 2024.
Menurutnya, seluruh pejabat pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, apalagi pasca Covid-19, laju pertumbuhan perekonomian sempat terhenti karena hampir seluruh aktivitas masyarakat dibatasi.
Pun notaris, sebagai pembuat akta memiliki posisi strategis untuk membantu meningkatkan perkembangan perekonomian dan memastikan segala bentuk transaksi negara maupun antarnegara tertulis dengan jelas.
“Memastikan adanya kepastian dari berbagai transaksi yang dilakukan oleh notaris sebagai pembuat akta,” lanjutnya.
Selanjutnya, notaris NTB yang baru dilantik juga dibekali bahwa sebagai pembuat akta autentik, notaris sebagai garda terdepan untuk memastikan dan mengehentikan jika ditemukan adanya indikasi pencucian uang atau pendanaan terorisme di Indonesia, apalagi di wilayah NTB.
Adapun saat ini, karena Indonesia sedang berusaha meningkatkan perekonomian pasca Covid-19, Notaris harus mampu membuat strategi agar bisa menggairahkan kembali bisnis dan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
“Indonesia sedang giat-giatnya membangun, mengejar ketertinggalan pada covid-19 yang berdampak pada perekonomian, sekarang bagaimana caranya menggairahkan bisnis, menggaet investor asing,” ujarnya.
Tidak hanya sekedar berusaha menggairahkan bisnis, perlu juga diperhatikan sovereign wealth fund atau memastikan bahwa uang-uang yang ada di luar negeri yang ingin diinvestasikan mendapatkan profit, sehingga uang tersebut tidak diselewengkan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Cahyo menjelaskan bahwa ditemukan beberapa kasus Yayasan yang terindikasi menerima pendanaan dari luar negeri yang melanggar sovereign wealth fund tersebut. Oleh karenanya pihaknya dan ia menghimbau kepada seluruh notaris yang ada di NTB untuk selalu bekerja profesional agar kasus semacamnya tidak terulang lagi. (era)
Recent Comments