Giri Menang (Suara NTB) – Kemiskinan ekstrem di Lombok Barat (Lobar) menurun cukup drastis. Di mana terdapat 4.690 jiwa warga miskin eskrem berhasil dientaskan selama setahun. Angka itu pun menjadikan Lobar dengan tren penurunan kemiskinan ekstrem tertinggi kedua di NTB. Saat ini penduduk miskin ekstrem yang tersisa di Lobar mencapai 8.820 jiwa.
Hal ini berdasarkan hasil perhitungan estimasi angka kemiskinan ekstrem tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023. Di mana penghitungan ini dilakukan melalui analisis komprehensif yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pengelola Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Satgas Pengelola Data P3KE), di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Dari 11 kabupaten/kota dan provinsi, Lobar menempati penurunan kemiskinan ekstrem kedua dengan angka 0,66 persen dari 1,83 persen (tahun 2022) menjadi 1,17 persen (2023). Penurunan tertinggi ditempati Kota Bima, kemudian di posisi ketiga Lombok Tengah dan Dompu. “Turun dari 13.510 jiwa (1,83 persen menjadi 8.820 jiwa atau 1,17 persen. Terdapat penurunan 4.690 jiwa warga miskin ekstrem,”kata Kepala Bappeda Lobar H Akhmad Saikhu, dikonfirmasi Suara NTB, akhir pekan kemarin kemarin.
Dari tren data P3KE Kemenko PMK tersebut, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 angka kemiskinan ekstrem di Lobar menembus 10.750 atau 1,48 persen. Kemudian tahun 2022 sempat naik menjadi 13.510 atau 1,83 persen dan tahun 2023, angka ini bisa ditekan hingga 8.820 jiwa atau 1,17 persen. Penurunan Kemiskinan ini tak lepas dari upaya sigap Pemkab melalui OPD terkait dalam penanganan kemiskinan ekstrem ini, sehingga oleh pusat memberikan penguatan kepada Pemkab setempat dalam hal penanganan kemiskinan ekstrem.
Tahun ini, lanjut dia, pihaknya menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 0,5 persen, sehingga tahun 2025 tersisa 0,67 persen. Target ini melihat trend penurunan yang dilakukan Pemkab Lobar dan secara nasional tiap tahunnya. Karena kalau melihat perhitungan nasional, asumsi nasional menurun sehingga bisa berdampak ke daerah. “Kita diminta target provinsi dan kami upayakan bisa turun 0,5 persen,”kata dia.
Untuk menurunkan kemiskinan ekstrem ini, program OPD pun difokuskan pada data P3KE yang perlu diintervensi. Seperti pemberian bantuan, program BAZNAS dan lainnya. Selain itu, lanjut dia, tahun ini juga BLT dari DD dilanjutkan dengan kuota yang telah ditetapkan.
Penanganan kemiskinan ekstrem ini mendapatkan atensi pusat, sehingga dalam penanganannya daerah diminta merujuk hasil perhitungan P3KE, terutama sebagai alat bantu dalam melakukan identifikasi dan evaluasi capaian upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) tingkat Kabupaten/Kota di tahun 2023. (her)
Recent Comments