Mataram (Suara NTB) – DPRD Provinsi NTB meminta agar Pemprov mencermati relatif rendahnya capaian penerimaan daerah selama empat tahun terakhir. Badan Anggaran (Banggar) DPRD mendorong Pemprov NTB untuk lebih cermat lagi dalam menentukan target pendapatan khususnya komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seluruh komponenya tidak mencapai target.
Hal tersebut disampaikan jubir Banggar DPRD NTB Bohari Muslim dalam Rapat Paripurna DPRD NTB dengan Agenda Pembahasan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD NTB 2023 yang berlangsung Rabu, 17 Juli 2024. Ia mengatakan, beberapa komponen PAD capaian nya dibawah 50 persen. Komponen PAD retribusi daerah dan pendapatan lain lain PAD yang sah menjadi catatan khusus untuk dicermati.
Badan anggaran meminta kepada eksekutif untuk meingkatkan PAD dilakukan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah khususnya di Gili Trawangan, ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya meminta agar pemerintah provinsi mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah. Banggar berharap kepada Pj Gubernur segera mengambil langkah konkret terkait dengan aset daerah yang memiliki potensi untuk menjadi PAD besar bagi daerah. Semua aset agar dikelola dengan baik, secara terukur, profesional serta disesuaikan dengan regulasi yang ada.
Oleh karena itu pemerintah harus lebih serius melakukan identifikasi dan restrukturisasi perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga serta melakukan addendum terhadap perjanjian kerjasama yang berpotensi sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah. Adendum hendaknya didahului dengan appraisal terhadap nilai terkini dari aset yang dikerjasamakan, sarannya.
Menjawab hal tersebut, Asisten III Setda NTB H. Wirawan Ahmad mengatakan tahun 2024 ini merupakan momentum untuk menciptakan APBD yang berkualitas. Salah satu indikator APBD berkualitas tersebut yaitu kualitas dan kematangan dalam merencanakan, baik di sektor pendapatan, belanja maupun pembiayaan.
Menurut Wirawan, Pemprov NTB optimis target yang telah ditetapkan di 2024 dapat dicapai, baik berupa komponen PAD, Dana Transfer maupun dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sehingga Pemprov NTB bisa merealisasikan sekaligus membayar program-program yang sudah dianggarkan di 2024.
Begitu juga semua kewajiban di pembiayaan kita, pembiayaan pengeluaran berupa cicilan utang dapat kita penuhi di tahun 2024 ini. Sehingga kita tak membawa kewajiban jangka pendek yang besar, terutama kaitannya dengan belanja kontraktual ke tahun anggaran berikutnya di 2025, kata H. Wirawan Ahmad kepada Suara NTB, Rabu, 17 Juli 2024.
Pemprov NTB kata Wirawan akan terus memperbaiki target pendapatan yang realistis, yang betul-betul berdasarkan potensi, sehingga sangat mungkin untuk direalisasikan. Pihaknya tak ingin membuat target pendapatan yang terlalu optimistis namun berdampak pada ketidakmampuan Pemda untuk merealisasikannya.
Implikasinya jika pendapatan tak mampu terealisasi sementara belanja terealisasi, maka kita akan membawa kewajiban (pembayaran-red) ke tahun berikutnya. Nah itu yang kita hindari di 2024 ini, tutupnya.(ris)
Recent Comments