ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., mengapresiasi inovasi yang dilakukan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) terkait rencana penambahan alat pencetak batako dari sampah plastik di TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Sandubaya.
‘’Jadi dimana kami pada bulan sebelumnya pernah turun bersama tim Komisi III melihat TPST ini seperti apa sih operasionalnya. Kami sangat mengapresiasi ya. Bahwa dari sampah ini bisa dijadikan produk komersil. Salah satunya adalah produk batako,’’ terangnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, kemarin. Malik menilai produk batako yang dihasilkan oleh TPST Sandubaya, sangat bagus.
Namun demikian, lanjut Malik, terhadap produk batako yang dihasilkan oleh TPST Sandubaya tersebut, perlu dilakukan uji kelayakan. Sehingga nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Terhadap usulan penambahan alat pencetak batako, Ketua Fraksi Partai Golkar ini, berpendapat, bahwa itu merupakan solusi satu-satunya untuk membendung volume sampah plastik yang masuk ke TPST Sandubaya.
‘’Karena kalau ditanam, dihancurkan kan tidak ada manfaatnya,’’ imbuh Malik. Oleh karena itu, dia memberi sinyal bahwa dewan tidak akan mempersoalkan usulan penambahan alat pencetak batako itu. Anggota dewan dua periode ini menekankan, penambahan alat pencetak batako ini harus dibarengi dengan perencanaan yang matang. Termasuk soal pemasarannya nanti.
‘’Baik itu perencanaan di marketnya seperti apa, maupun perencanaan keuangan. Jangan sampai nanti inovasi yang kita lakukan ini hanya hal-hal yang kurang bermanfaat,’’ demikian Malik. Anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini mengatakan bahwa uji kelayakan terhadap produk batako yang dihasilkan oleh TPST sandubaya diperlukan untuk memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa batako tersebut memang benar-benar layak digunakan.
Malik berharap, pemerintah menjadi contoh penggunaan batako dari sampah plastik ini. ‘’Minimal, pemerintah dulu yang memanfaatkan, kemudian masyarakat,’’ katanya. Pada prinsipnya, dewan akan mendukung usulan penambahan alat pencetak batako sepanjang usulan itu realistis, dibarengi dengan perencanaan secara komplit.
‘’Kalau ini untuk kepentingan pemerintah, daerah dan masyarakat, kenapa tidak? Kita pasti mendukung. Toh ini nanti tujuannya untuk memperkokoh kemandirian fiscal daerah,’’ pungkasnya. (fit)
Recent Comments