Mataram (Suara NTB) – Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. H Iswandi, M.Si menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana di daerah ini. Sekaligus pemda harus memastikan bahwa infrastruktur yang ada tetap berfungsi dengan baik.
Hal itu disampaikan H Iswandi saat memberikan pemaparan dalam Rapat Koordinasi Pemaduan Isu Kebencanaan Dalam Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi NTB yang berlangsung di Hotel Santika Mataram, Selasa, 6 Agustus 2024.
Rapat ini diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi serta kabupaten/kota. Acara ini bertujuan untuk mengintegrasikan isu kebencanaan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah, guna meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat terhadap berbagai bencana.
Iswandi menyoroti peningkatan kejadian bencana yang terjadi selama periode 2020 hingga 2024, meskipun sifatnya fluktuatif. Pada tahun 2020, tercatat 109 kejadian bencana dan meningkat menjadi 150 kejadian pada tahun 2021. Tahun 2022 tercatat 103 kejadian bencana, dan hingga pertengahan tahun 2024 telah terjadi 78 kejadian besar.
“Berdasarkan tren ini, diperkirakan jumlah kejadian bencana di tahun 2024 bisa mencapai di atas 150 kejadian,” kata Iswandi.
Situasi ini kata Iswandi menggambarkan bahwa Provinsi NTB masih perlu berjuang keras untuk memastikan rasa aman bagi masyarakatnya. Kepala Bappeda juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran semua pihak, mulai dari masyarakat hingga pemerintah provinsi dan kabupaten, tentang ancaman bencana yang terus mengintai.
Dalam visi RPJPD 2025-2045, terdapat fokus pada kata “aman,” yang menunjukkan komitmen untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Meskipun bencana tidak bisa dicegah sepenuhnya, namun harus ada keyakinan bahwa pemerintah dan masyarakat bisa merasa aman melalui langkah-langkah pencegahan yang nyata.
Ia menyebutkan bahwa jenis bencana yang rawan di NTB meliputi kekeringan, gempa bumi, banjir, longsor, dan kebakaran hutan. Berdasarkan data, beberapa wilayah di NTB, seperti Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Pulau Sumbawa, memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana tersebut.
Sementara itu Asisten III Setda Provinsi NTB, H. Wirawan Ahmad memberikan gambaran terkait dampak perubahan iklim dan peningkatan intensitas bencana hidrometeorologis. Ia menyoroti bahwa NTB berada dalam ring of fire, yang berarti wilayah ini rentan terhadap bencana geologis seperti gempa bumi. Kapasitas masyarakat dan kesadaran akan isu kebencanaan masih perlu ditingkatkan, sehingga penting untuk memasukkan isu kebencanaan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Wirawan juga menjelaskan mengenai Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang memberikan gambaran tentang kerentanan suatu kawasan atau komunitas serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mempersiapkan diri dan memulihkan dari bencana.
“Dengan memiliki IRB dan IKD, kita dapat mengambil langkah-langkah yang terukur dalam menghadapi bencana, sehingga masyarakat tetap merasa aman dan nyaman,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, disampaikan pula bahwa penanganan bencana memerlukan perencanaan lintas sektor, dengan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga menjadi fokus utama, karena dampak bencana dapat menghambat pembangunan ekonomi daerah.
Rapat koordinasi ini merupakan langkah awal dalam memastikan bahwa isu kebencanaan menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan di Provinsi NTB, sehingga risiko bencana dapat diminimalkan dan ketahanan masyarakat dapat ditingkatkan. Melalui kolaborasi yang kuat antara semua pihak, diharapkan Provinsi NTB dapat menjadi daerah yang lebih aman dan tangguh dalam menghadapi berbagai bencana.(ris)
