Mataram (Suara NTB) – Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri mengajak seluruh pihak berpartisipasi mencegah kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan dan anak. Ajakan itu merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan perempuan dan anak di NTB.
Sebagai informasi, pada 2024, Komnas Perempuan mencatat, sebanyak 6.618 kasus KBG terhadap perempuan di NTB. Kekerasan terjadi berlapis di ruang domestik, komunitas berbasis adat dan tradisi, institusi pendidikan, hingga perdagangan orang terkait pekerja migran.
Wagub tak menampik bahwa NTB merupakan salah satu daerah yang memiliki angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi. Terlebih kasus usia perkawinan anak yang mengakibatkan angka stunting ikut meningkat.
“Ini semua beriringan erat kaitannya antara satu dengan yang lain,” ujar Wagub Dinda pada, Kamis (4/6).
Ia mengatakan, salah satu visi-misi pemerintahannya yakni pengentasan kemiskinan ekstrem berkaitan erat dengan persoalan perempuan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Karena itu, ia memastikan Pemprov NTB berkomitmen untuk mencegah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak di NTB.
Dalam upaya pengentasan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak, Wagub menekankan agar semua orang menjadi duta anti kekerasan berbasis gender, khususnya bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
“Kita tidak boleh menjadi pencetus dan pelaku, kita harus menjadi bagian yang mengurangi, menekan angka kekerasan berbasis gender ini untuk tidak terus berkembang,” tegasnya.
Mantan Bupati Bima dua periode itu, menyoroti pentingnya pendidikan terhadap perempuan serta wadah alternatif sebagai upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kita tidak melihat keberhasilan dalam jumlah angka tetapi kita melihat, kita mengajarkan berbagai penguatan dari sisi perempuan dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang dihadapinya,” tutur Wagub Dinda.
Ia juga menekankan pentingnya upaya pencegahan kekerasaan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP) dapat dimulai dari lingkungan paling kecil di masyarakat yakni keluarga. Menurutnya, untuk mewujudkan cita-cita besar yakni mengentaskan kasus KBGtP di NTB, mesti dimulai dari diri sendiri dan keluarga.
“Kita tidak perlu bermimpi mewujudkan sesuatu hal yang lebih besar apabila sekup kecil yaitu keluarga itu kita tidak mampu wujudkan,” tegasnya.
Ia berharap, upaya untuk mencegah dan mengurangi angka kekerasan berbasis gender dapat dilakukan secara kolaboratif dan partisifatif semua pihak. Wagub Dinda kembali menegaskan komitmennya dan mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama memerangi kasus KBGtP di NTB.
“Sekali lagi komitmen dari diri saya dan kita semua untuk mau menjadi duta untuk memerangi kekerasan yang berbasis gender,” pungkasnya. (sib)
