Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) provinsi NTB tekan kontrak Pra Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan pembangunan proyek jalan Bypass Lembar Kayangan pada Rabu, 7 Agustus 2024 kemarin. Fra FS ini akan segera dikirim ke Kementerian PUPR untuk segera dikaji terkait dengan perencanaan pembangunan jalan port to port ini.
Pra FS yang telah tekan kontrak 7 Agustus lalu ini menelan anggaran senilai Rp1,2 miliar. Pembuatan Pra FS oleh Provinsi NTB untuk meminimalisir anggaran yang mana setelah perencanaan, pusat telah memiliki Gambaran terkait dengan bagaimana pembangunan Bypass Lembar Kayangan sesuai dengan FS yang telah dibuat oleh Pemprov NTB.
Kecil anggaran, jadi kita harus Pra FS dulu, baru perencanaan, baru dibawa ke pusat, ujar Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. Hj. Lies Nurkomalasari, MT, Rabu, 21 Agustus 2024.
Mantan Plt Kadis PUPR ini mengatakan pihaknya telah melakukan Pre Construction Meeting (PCM) atau rapat pra pelaksanaan untuk mengetahui bagaimana tahap awal pra FS ini. Setelah PCM, akan dilakukan rapat dengan mengundang pihak Kementerian PUPR untuk mengetahui gambaran umum pembangunan.
Hal senada disampaikan oleh Plt Kasi Perencanaan Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Muhammad, bahwa Pra FS ini memuat tentang data primer dan data sekunder pembangunan port to port.
Data primer berupa survey terkait dengan lalu lintas, dan geologi untuk mengetahui koridor pembangunan jalan Bypass. Data sekunder berisi tentang pengkajian peta jalan, dan data lalu lintas yang ada di provinsi ini.
Untuk pengkajian pra FS oleh Kementerian PUPR ini akan dilakukan selama empat bulan. Artinya bulan Desember telah keluar hasil pra FS dan akan dijadikan sebagai data sekunder oleh Kementerian agar tidak perlu melakukan pengkajian ulang pada pelaksanaan FS.
Adapun Kementerian PUPR disebutkan telah mengetahui bagaimana koridor pembangunan jalan Bypass ini, yang mana dalam rencana umum PUPR sudah ada rencana umum jaringan jalan termasuk di dalamnya ada pembangunan port to port Lembar Kayangan.
Sebagai pemilik daerah, Dinas PUPR NTB berharap bisa memberikan alternatif koridor untuk pembangunan port to port ini. Menurut Muhammad, koridor tersebut akan seperti jalan Bypass Aria Raden Mohammad Ruslan Tjakraningrat yang dari Tugu Metro sampai GMS.
Disitu jalur lambatnya ada, jadi alur lalu lintasnya benar-benar tidak terganggu, ketentuan Bypass kan seperti itu, lanjutnya.
Meski demikian, untuk lebih memudahkan pembangunan Bypass, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu terkait dengan koridor alternatif oleh Dinas PUPR. Kita coba mengkaji kira-kira ada koridor alternatif engga dari kita. Bisa engga kita mengambil koridor Bypass yang sudah ada, sambungnya.
Berdasarkan rencana umum Kementerian PUPR, panjang jarak dari pelabuhan Lembar menuju pelabuahan Kayangan mencapai 84 KM. Namun, dari peta tata ruang jarak antara Lembar Kayangan hanya 70 KM.
Dalam rencana umum PUPR pembangunan jalan port to port ini akan dibangun flyover, yang mana per KM membutuhkan anggaran senilai Rp100 200 miliar. Kalau jalan tol misalnya modelnya yang flyover semua itu sekitar Rp100 sekian sampai Rp200 miliar per KM, itu untuk kontruksi saja, belum pembebasan lahannya, jelasnya.
Pun jika tidak berbentuk flyover, pembangunan jalan Bypass Lembar Kayangan ini akan tetap menelan anggaran belasan triliun mengingat jarak antara kedua pelabuhan yang cukup jauh. (era)
