Mataram (Suara NTB) – Sebagai daerah penyelenggara MotoGP 2024, Kemendagri meminta Pemprov NTB untuk berkontribusi dalam pembayaran Hosting Fee MotoGP senilai Rp231 miliar. Dana ini harus dibayar oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) kepada pemegang hak komersial eksklusif MotoGP, Dorna Sports.
Menyikapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur NTB, H. Hassanudin mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu perihal permintaan Kemendagri ini karena hal ini berkaitan dengan fiskal daerah. Untuk itu saya akan melihat, saya akan mempelajari dan akan mendata dulu baru saya sampaikan karena kaitan dengan fiskal, ujarnya di Mataram, Sabtu, 24 Agustus 2024.
Meski demikian, sebagai tuan rumah, ia mengajak seluruh warga NTB untuk berperan aktif dalam mensukseskan perhelatan MotoGP yang ketiga ini.
Saya ajak masyarakat untuk berperan aktif, sehingga kita bisa sukses dalam penyelenggaraan sebagai tuan rumah. Yang tak kalah penting asas manfaat untuk masyarakat dan kita sendiri sehingga kita menyiapkan segalanya, tambahnya.
Sementara itu, Asisten III Setda Provinsi NTB, H. Wirawan Ahmad, S.Si.MT mengatakan, Pemprov NTB tidak mengalokasikan anggaran untuk perhelatan MotoGP, begitupun dengan kabupaten/kota yang ada di NTB.
Sudah dirapatkan dua kali, yang pertama di Pullman. Semua kita, provinsi dan kabupaten/kota se Pulau Lombok menegaskan bahwa memang untuk tahun 2024 tidak dialokasikan anggaran untuk pembayaran hosting fee tersebut, ujarnya.
Pemprov NTB tidak mengalokasikan anggaran untuk hosting fee karena surat permintaan dari Kemendagri terkait dengan permintaan bantuan pembayaran hosting fee MotoGP datang setelah APBD 2024 selesai dirancang.
Selain itu, kondisi fiskal daerah yang belum stabil menyebabkan Pemprov bersama dengan pemerintah kabupaten/kota lebih memilih menganggarkan program prioritas daerah seperti penuntasan angka stunting dan kemiskinan ekstrem, peningkatan pendidikan, kesehatan, serta untuk mendanai program prioritas pusat yaitu Pilkada serentak.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota saat ini sedang mengalami kesulitas fiskal, mengingat banyaknya kegiatan yang merupakan mandatori dari pemerintah pusat yang harus dipersiapkan. Yang pertama Pilkada, kan itu ada untuk KPU, Bawaslu, dan untuk keamanan. Itu cukup menyita alokasi anggaran Pemda, jelasnya.
Setelah rapat pertama, Kemendagri kembali melakukan rapat melalui zoom meeting terkait dengan hosting fee MotoGP. Dan kembali Pemprov NTB tidak menyanggupi permintaan dari Kemendagri tersebut.
Menurut mantan Kepala Brida NTB ini, di rapat kedua inilah Kemendagri merinci besaran teknis yang perlu dibayarkan oleh Pemerintah Daerah NTB terkait dengan hosting fee MotoGP tersebut. Yang mana besar anggaran untuk Pemda NTB sebesar Rp231 miliar tersebut.
Sebelumnya, dua tahun terakhir, Pemprov NTB memang tidak pernah menganggarkan untuk perhelatan MotoGP Mandalika. Baru perhelatan tahun ini Kemendagri meminta Pemprov NTB untuk berkontribusi terhadap pembayaran tersebut.
Tahun sebelumnya juga ndak ada anggaran dari Pemprov, semua dari pusat, katanya.
Wirawan berharap untuk tahun 2025, Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan anggaran terkait hosting fee MotoGP tersebut melalui dana transfer yang bersifat khusus. Kita harapkan di tahun 2025, Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan anggarannya melalui dana transfer yang bersifat khusus, pungkasnya. (era)
Recent Comments