Mataram (Suara NTB) – Kekurangan guru produktif atau guru kejuruan SMK di NTB diduga karena masih minimnya lulusan perguruan tinggi (PT) pendidikan vokasi. Pemerintah didorong ambil langkah serius membahas pembukaan Program Studi (Prodi) Pendidikan Vokasi dengan PT di NTB.
Hal itu disampaikan Pengamat Pendidikan yang juga Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram (FKIP Ummat), Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si., pada Jumat, 6 September 2024.
Menurutnya, Prodi Pendidikan Vokasi di NTB sangat minim. Suplai guru SMK saat ini masih didominasi oleh PT lain di luar NTB.
“Pemerintah NTB perlu mengambil langkah serius duduk bersama dengan perguruan tinggi untuk membuat proyeksi penambahan program studi yang dibutuhkan oleh SMK saat ini. Mengingat, membuka prodi baru sangat sulit karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Maka dengan adanya dukungan pemerintah, maka masyarakat pun diarahkan untuk masuk ke prodi-prodi vokasi yang memang jadi kebutuhan SMK,” jelas Nizaar.
Jika pemerintah tidak turun tangan, maka PT akan membuka prodi vokasi yang tidak tepat sasaran kebutuhan. Nizaar juga mendorong agar pemerintah harus menciptakan guru-guru pendidikan vokasi melalui kebijakan yang terarah.
“Kiranya pemerintah tidak hanya menunggu SDM dari luar daerah, tetapi kita harus ciptakan sendiri melalui kebijakan-kebijakan yang terarah. Jika menunggu, maka dampaknya formasi PPPK yang diharapkan terisi tidak akan bisa terpenuhi, padahal memang sangat dibutuhkan,” pungkas Nizaar.
Sebelumnya, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Nur Ahmad pada Kamis, 5 September 2024 mengatakan, ketika ada rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pelamar untuk guru produktif kurang. Kondisi itu menyebabkan pihaknya menerima guru mata pelajaran adaptif sebagai guru mata pelajaran produktif.
“Biasanya pelamar untuk guru produktif juga kurang. Makanya ada beberapa guru mata pelajaran adaptif yang diterima di mata pelajaran produktif yang linear,” ujar Nur Ahmad.
Menurutnya, tidak terpenuhinya formasi guru produktif SMK dipengaruhi minimnya lulusan PT pendidikan vokasi. Kekurangan guru di formasi tersebut memang sudah terjadi beberapa tahun terakhir. “Lulusan perguruan tinggi pendidikan vokasi juga sangat minim,” imbuhnya.
Nur Ahmad sebelumnya mengatakan, dari hasil pemetaan yang dilakukan Dinas Dikbud NTB untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, pihaknya membutuhkan total 2.473 orang guru. Dikbud NTB juga sudah mengusulkan guru PPPK sebanyak 1.990 formasi dan CPNS 483 formasi untuk rekrutmen 2024.
Dinas Dikbud NTB hanya mengusulkan formasi guru SMA, SMK, dan SLB untuk rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 sebanyak 130 formasi. Usulan formasi guru di NTB untuk rekrutmen PPPK masih didominasi formasi guru pendidikan khusus untuk SLB dan guru produktif SMK. Usulan formasi menyesuaikan dengan kemampuan fiskal Pemprov NTB yang belum mencukupi untuk merekrut sesuai kebutuhan guru di NTB. (ron)
