Praya (Suara NTB) – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung gelaran event MotoGP Mandalika. Hal itu menjawab isu bahwa gelaran MotoGP Mandalika 2024 ini bakal menjadi gelaran terakhir. Lantaran persoalan hosting fee yang belum diselesaikan oleh ITDC ke pihak Dorna Sport.
“Pemerintah bersama Kementerian BUMN serta Dorna, berkomitmen bahwa tahun 2025,2026,2027 dan seterusnya MotoGP Mandalika tetap akan berlanjut,” tegas Sandiaga Uno dihadapan wartawan di sela-sela meninjau pelaksanaan event MotoGP Mandalika, Jumat, 27 September 2024.
Dikatakanya, pembayaran hosting fee ajang MotoGP saat ini masih berproses. Tapi pada prinsipnya bisa dikatakan selesai. Pihak Dorna sendiri juga tidak mempersoalkan adanya penundaaan penyelesaian pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika. Karena memang semua pihaknya sudah punya komitmen untuk menyelesaikan pembayaran hosting fee.
Bahkan, kalender balapan MotoGP tahun 2025 sudah keluar. Di mana sirkuit Mandalika tetap masuk sebagai salah satu tempat gelarannya. “Lalu bagaiman dengan hosting fee untuk tahun 2025, nanti akan ada dukungan dari program Indonesia Quality Tourism Fund (IQRF). Itu semua bentuk komitmen dari pemerintah untuk mendukung ajang MotoGP Mandalika. Karena melihat angka kunjungan wisatawan yang terus meningkat,” ujarnya.
Pemerintah pun berharap dukungan masyarakat agar bagaimana supaya ajang MotoGP bisa tetap berjalan dengan aman dan lancar. Sehingga bisa terus menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia, khususnya Pulau Lombok. Tidak hanya untuk menonton MotoGP. Tetapi juga untuk berwisata di daerah ini.
Menyinggung gelaran MotoGP Mandalika sejauh ini, Sandiaga mengatakan secara umum sudah berjalan baik. Bahkan, pihak Dorna hingga pembalap mengaku puas dengan persiapan gelaran MotoGP Mandalika tahun ini yang dinilai lebih jauh lebih baik. “Tadi sempat ketemu dengan pihak Dorna dan beberapa pembalap, mereka mengaku puas dengan gelaran MotoGP Mandalika kali ini,” tandasnya.
Hanya saja memang ada beberapa catatan yang diberikan, khususnya dari Dorna. Terkait mahalnya biaya akomodasi, terutama hotel. Pihaknya sudah memberikan penjelasan bahwa pemerintah sudah membuat regulasi untuk bisa mengantisipasi mahalnya harga akomodasi. Tetapi karena memang permintaan yang tinggi, membuat harga akomodasi ikut mahal. (kir)
