Tanjung (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyebut cakupan wilayah kekurangan air bersih pada musim kemarau ini bertambah. Sebelumnya, jumlah dusun kekurangan air bersih 48 dusun, namun tambahan permintaan di dusun lain menyebabkan sebaran dampak kekeringan meluas menjadi 55 titik.
Hal itu ditegaskan Kalak BPBD KLU, H. M. Zaldy Rahadian, ST., Senin, 30 September 2024. Diakuinya, permintaan air bersih terus masuk setiap harinya. Hal ini tidak lepas dari kondisi di mana sejumlah dusun di banyak desa belum tercover oleh jaringan air bersih PDAM maupun jaringan perpipaan lainnya.
Dikatakan, permintaan tersebut direspon dengan reaksi cepat tanggap menyalurkan air bersih kepada warga. Pelayanan air bersih dilakukan menggunakan 2 unit armada yang ada.
“Kita punya 4 armada yang usianya sama, lebih dari 10 tahun. Dari 4 unit itu, hanya 2 yang bisa dioperasikan, sedangkan 2 lagi kita usulkan ke bagian Aset untuk dilelang,” ujarnya.
BPBD membutuhkan minimal dua unit armada tambahan agar pelayanan bisa lebih maksimal. Saat ini, mobil tangki air milik BPBD memiliki kapasitas masing-masing 5.000 liter. Jika BPBD memiliki tambahan dua unit mobil tangki lagi, diperkirakan 20.000 liter atau bahkan lebih jika volume ditambah.
“Penyaluran yang kita lakukan masih pakai pola lama, yaitu suplai sesuai permintaan di antara 48 titik lokasi tersebut. Sejak ditetapkan siaga darurat, kita sudah lakukan,” ungkap Juliada.
Ia menerangkan, titik terdampak yang cukup intens dilayani saat ini adalah wilayah Bayan dan Kayangan. Bahkan, BPBD juga menyiapkan 3 Tim Reaksi Cepat (TRC) beranggotakan 30 orang untuk bertugas melayani permintaan masyarakat pada hari libur Sabtu dan Minggu.
Diakui pula, kendaraan tangki air milik BPBD saat ini rawan mengalami kerusakan karena faktor usia kendaraan. Hingga saat ini, pihaknya telah berulang kali melakukan perbaikan kendaraan sesuai kerusakan. Sementara, terhadap 2 kendaraan yang diusulkan untuk dilelang tersebut diketahui biaya perbaikannya dinilai lebih mahal dari operasional harian dalam keadaan normal.
“Faktor mesin yang sudah rusak, kita coba hitung untuk perbaikan, ternyata habis Rp 50-an juta. Itu alasan mengapa kita serahkan ke aset untuk lelang,” sambungnya.
BPBD berharap, pelayanan tetap dapat dilakukan secara optimal. Misalnya dengan dukungan armada dan sumber daya dari instansi lain Pemda KLU, Polres Lotara, PDAM, PMI, Baznas maupun pihak lain sebelumnya pernah ikut membantu masyarakat.
Ia juga tak membantah, alokasi anggaran yang disiapkan oleh TAPD Pemda Lombok Utara untuk menangani kekeringan mengalami pengurangan. Tahun ini, BPBD hanya dibekali anggaran setara untuk penyaluran 500 tangki. Dengan pola pendekatan pelayanan 5 tangki per hari sejak bulan Juni, maka pagu ini praktis hanya cukup untuk 3 bulan sampai 3,5 bulan.
“Tahun 2023 lalu, kita dibekali 600 tangki, itu pun tidak cukup. Tahun 2024 ini, 500 tangki. Kalau kita hitung, jumlah ini juga tidak cukup, hanya sampai Oktober sudah habis. Sedangkan untuk Nopember dan Desember praktis tidak ada,” paparnya.
Ia berharap, dampak kekeringan tidak semakin meluas. Dimana titik yang dianggap tidak masuk kriteria darurat karena pelayanan air bersih PDAM, tidak mengalami hambatan pelayanan. (ari)
