Mataram (Suara NTB) – Kebijakan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disambut pesimis sejumlah tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Melihat jumlah formasi yang dicari dan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, banyak yang pasrah tetap menjadi honorer.
Tidak hanya itu, ada beberapa tenaga honorer yang mengakui bisa lolos formasi asalkan menyetorkan sejumlah uang pada oknum yang mengaku bisa meluluskan.
Lalu Edi, salah satu tenaga honorer yang sudah mengabdi hampir 20 tahun di lingkup Pemprov NTB berusaha memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses penerimaan PPPK. Namun, saat dirinya membuka link SSCASN, banyak persyaratan yang belum bisa diunggah. “Masih belum bisa masuk. Sudah berusaha mengisi beberapa persyaratan yang diminta, tapi masih belum bisa. Sudah tidak terhitung saya coba sejak semalam,” ungkapnya saat dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur NTB, Rabu (2/10).
Dirinya mengharapkan pada penerimaan PPPK tahun 2024 ini bisa diakomodir, apalagi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempatnya bekerja ada 1 formasi untuk lulusan SMA. Sementara, di OPD ini banyak tenaga honorer yang juga lulusan SMA dan masa pengabdiannya ada yang lebih dari 15 tahun dan ada yang baru 3 tahun.
Melihat jumlah saingannya yang cukup banyak di OPD tempatnya bekerja sebagai honorer, dirinya pesimis bisa lolos PPPK. Apalagi dalam persyaratan seleksi penerimaan PPPK ini tidak memberikan batasan pada tenaga honorer untuk ikut seleksi. “Artinya walau baru masuk sebagai honorer selama setahun masih bisa ikut. Sementara banyak saingan saya yang baru masuk sebagai honorer ini 3 tahun. Bahkan ada beberapa tenaga honorer pengganti dari tenaga honorer yang lulus tahun sebelumnya,” ungkapnya kecewa.
Dirinya bersama teman-temannya yang sudah lama mengabdi tidak ingin lagi menjadi penonton ketika pemerintah melakukan seleksi PPPK, tapi ada skala prioritas pada tenaga honorer yang sudah lama mengabdi.
Diakuinya pada grup WhatsApp Pegawai Tidak Tetap (PTT) banyak yang mengaku pesimis bisa lolos PPPK, karena mereka harus bersaing dengan tenaga honorer yang baru masuk. Apalagi mereka harus mengikuti seleksi penerimaan yang sama, yakni menggunakan komputer, sehingga banyak yang mengaku pesimis. “Kalau begini modelnya, kami jadi ragu bisa lolos seleksi,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, bersama sejumlah tenaga PTT yang sudah lama mengabdi, mereka melakukan hearing ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Rabu (2/10). Mereka diterima Sekretaris BKD H. Saiful Amri, S.H. Dari penjelasan Sekretaris BKD jika belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk mengakomodir tenaga PTT ini.
Hal senada disampaikan Ica, guru honorer SMP di Lombok Barat. Melihat formasi penerimaan PPPK di lingkup Pemkab Lobar, tidak ada formasi penerimaan untuk guru Bahasa Inggris. Sementara, guru Bahasa Inggris yang belum diangkat PPPK masih banyak.
Sesuai ketentuan ujarnya, dirinya bisa saja ikut seleksi PPPK untuk guru SD, tapi banyak guru honorer SD yang belum diangkat. “Saya coba untuk guru SD. Tapi pesimis bisa lolos PPPK. Tidak ada formasi untuk kami di Lombok Barat,” keluhnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB H. Yusron Hadi, ST.,MUM., mengingatkan pada tenaga honorer untuk tidak percaya pada janji -janji pihak tertentu yang bisa meluluskan. Apalagi harus menyerahkan uang dalam jumlah tertentu.
Menurutnya, penerimaan PPPK murni berdasarkan kemampuan para peserta saat mengikuti seleksi penerimaan. Termasuk berdasarkan persyaratan yang ditetapkan. “Ikuti saja apa yang menjadi ketentuan. Jika tidak mengikuti persyaratan yang ditetapkan bisa saja sudah tidak memenuhi syarat (TMS), “ujarnya mengingatkan.
Pada seleksi PPPK tahun ini, ujarnya, Pemprov NTB akan menerima 360 tenaga PPPK baru. PPPK ini terdiri dari tenaga guru, lulusan SD, SMP dan SMA serta S1. Dari total 360 formasi PPPK 2024, terdapat 109 formasi untuk tenaga teknis, yang mencakup 175 jabatan.
Formasi ini meliputi lulusan SD, SMP, SMA, hingga sarjana (S1) atau diploma empat (D4). Detailnya, terdapat 9 posisi untuk lulusan SD, 8 untuk lulusan SMP, 53 untuk lulusan SMA, dan 38 untuk lulusan sarjana atau D4, sehingga totalnya ada 109 formasi untuk tenaga teknis yang mengakomodir alumni atau tamatan SD, SMP, SMA dan sarjana, maupun D4.
Selain tenaga teknis, Pemprov juga membuka formasi untuk tenaga pendidik atau guru berjumlah 61 formasi, dengan total 130 jabatan yang tersedia. Sementara itu, formasi tenaga kesehatan menjadi yang paling sedikit, dengan hanya 41 formasi dan 55 jabatan yang tersedia. Jumlah formasinya 211, sedangkan jumlah orang yang dibutuhkan PPPK 360 orang. (ham)
