Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat telah merincikan tujuh program yang akan dijalankan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, selama 100 hari pertama pasca dilantik. Rincian tujuh program tersebut kemudian dirapatkan dengan seluruh pemerintah daerah, termasuk dengan Pemprov NTB.
Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi M.Si mengatakan, pihaknya telah melakukan pembahasan dengan pemerintah pusat terkait dengan program 100 hari Pemerintahan Probowo – Gibran ini. Ia pun telah menginstruksikan sejumlah OPD lingkup Pemprov NTB, baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap tujuh program di 100 hari pemerintahan baru dengan mencari data valid di tingkat nasional.
“Kami telah menerima rincian program dan besaran anggaran untuk melaksanakan program itu. Yang paling menjadi atensi kami, soal anggaran, apakah APBN yang segera diluncurkan ke kita, ataukah ada dukungan dari pusat dan lain sebagainya,” kata Lalu Gita Ariadi kepada wartawan usai memimpin rapat persiapan NTB dalam menjemput program nasional Presiden Terpilih Prabowo Subianto bersama OPD Pemerintah Provinsi NTB, di Ruang Rapat Bappeda NTB, Senin, 7 Oktober 2024.
Salah satu program 100 hari pertama Prabowo-Gibran adalah makan bergizi gratis. Dari rencana, kegiatan ini akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 71 triliun secara nasional yang nantinya dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Adapun sasarannya, memberikan makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum maupun kejuruan.
Kata Sekda, pemerintah pusat ternyata meminta pemerintah daerah untuk melakukan pembagian pembiayaan. Ini didasarkan pada besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing. Pembagian pembiayaan tiap-tiap daerah itu berbeda, tergantung kategori yang meliputi PAD tinggi, sedang, dan rendah.
Untuk Pemprov NTB sendiri masuk dalam kategori PAD sedang atau menengah. Hal ini dilihat dari kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 43 persen. Dengan besaran APBD tersebut, Pemprov NTB diminta mengalokasikan sebesar 2,5 persen PAD untuk makan bergizi gratis ini.
“Kategori menengah interval 31-45 persen, wajib mengalokasikan 2,5 persen PAD untuk makan bergizi gratis. Kalau kita di NTB ketemu angka sekitar Rp62 miliar per satu tahun anggaran, itu dalam skenarionya,” jelasnya.
Kendati demikian, besaran angka tersebut masih berupa gambaran umum. Sebab pemerintah pusat masih akan melakukan beberapa simulasi, yang disesuaikan dengan rencana-rencana lainnya. Terlebih selain makan bergizi gratis, ada enam program lagi yang juga membutuhkan anggaran.
Seperti pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen dan screening penyakit katastropik, yang ditujukan untuk 52,2 juta orang. Selanjutnya program pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah, dengan meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tipe C, beserta sarana dan prasarana serta alat kesehatannya.
Selain itu ada penuntasan penyakit TBC di Indonesia. Renovasi sekolah yang mencakup ruang kelas, mebeler dan mandi, cuci, kakus (MCK). Belum lagi, membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa, dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan cetak sewa baru 150 ribu hektare serta dukungan sarana pra sarana pendukung.
Oleh karena itu Sekda mengatakan terhadap konsekuensi pembagian pembiayaan yang dibebankan ke daerah, masih ada arahan pemerintah pusat. Apalagi saat ini, Kemendagri masih mengevaluasi APBD 2025.
“Nanti pasti ada arahan baru setelah presiden dan wakil presiden dilantik, dan ketika sudah masuk program 100 hari pertama, pasti semuanya menyesuaikan,” ujarnya.(ris)
