Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berharap PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) tetap mendistribusikan air bersih ke Gili Trawangan meskipun izin Pemanfaatan Ruang Laut (PRL) PT ini telah dicabut oleh KKP.
Asisten II Setda Provinsi NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., mengatakan harapan ini muncul karena tidak ada lagi yang bisa menyuplai air bersih ke kawasan Gili Trawangan, sedangkan kebutuhan air masyarakat harus tetap terpenuhi.
“Harapan kita pemanfaatan air bisa tetap berjalan, karena memang tidak ada alternatif jangka menengah untuk permasalahan ini,” ujarnya setelah rapat terkait permasalahan air bersih di Gili Tramena, Selasa, 8 Oktober 2024.
Sebelumnya, KPK mengatakan perlu adanya tindakan pidana terhadap aktivitas PT TCN yang masih melakukan pengeboran dan mengrusak lingkungan Gili Trawangan. Padahal izinnya telah dicabut oleh KKP sejak 27 September 2024 lalu.
Menanggapi hal ini, Fathul mengatakan pihaknya akan mengikuti alur penyelesaian permasalahan air bersih di Gili ini. “Kita ikuti saja alur yang disarankan,” katanya.
Karena izin PT TCN ini telah dicabut, ia bersama dengan Pemerintah KLU sedang memikirkan bagaimana mendapatkan sumber air yang ramah lingkungan di Gili Trawangan.
Proses ini dikatakan akan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga, sebelum Pemprov NTB dan Pemda KLU mendapatkan pengganti distributor air di Gili, ia berharap PT TCN tetap menyalurkan air ke kawasan ini.
“Tetapi ini tidak serta merta, butuh kajian, butuh waktu. Kita tidak bisa terlalu berharap juga untuk pengeboran. Namanya pengeboran pasti ada dampak-dampaknya,” katanya.
Adapun saat ini, meski izin PT TCN telah dicabut. PT ini masih beroperasi dan melakukan pengeboran di Gili Trawangan. Karena hal ini, masih ada ketersediaan air bersih di lokasi ini.
Namun, untuk jangka panjang, Pemprov NTB bersama dengan Pemda KLU tengah mencari solusi bagaimana mendapatkan air bersih namun tidak merusak ekosistem di kawasan pariwisata internasional ini.
Perlu diketahui, kebutuhan air di Gili Trawangan sebanyak 60 liter per detik, atau setara dengan kebutuhan dua kecamatan di KLU. Tingginya jumlah kebutuhan di Gili Trawangan karena kawasan ini merupakan lokasi tujuan wisata, serta banyaknya resort, hotel, dan restoran di lokasi ini.
“Kita berharap solusi jangka pendek tetap ada. Makanya kita dorong teman-teman KLU untuk pro aktif, kita sifatnya membackup,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan oleh Asisten II Setda KLU, Ir. Hermanto, ia mengatakan meski telah melaksanakan rakor, masih belum ada solusi terkait dengan distribusi air bersih di Gili Trawangan selain dengan membiarkan PT TCN tetap beroperasi. “Belum ada solusi, masih mengandalkan TCN,” ujarnya.
Untuk mendapatkan solusi terbaik terkait air bersih ini, Pemprov NTB dan Pemda KLU akan terus melakukan rapat koordinasi. “Ini belum ada hasil, tapi tetap kita akan cari jalan keluar,” tutupnya. (era)
