Mataram (Suara NTB) – NTB merupakan salah satu tujuan wisata di Indonesia. Bahkan pemerintah pusat sudah menjadikan NTB, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Meski demikian, guide atau pemandu wisata sebagai ujung tombak pariwisata NTB masih belum memiliki pemahaman yang sama terkait sejarah NTB.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, SPd., M.Pd., saat dikonfirmasi usai Sembeq Kantor DPD HPI NTB di Sekretariat Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB, Jumat, 11 Oktober 2024.
Menurutnya, sebagai daerah tujuan wisata di Indonesia, peranan para pemandu wisata sangat penting dalam memberikan informasi positif kepada wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Namun, tidak semua informasi atau sejarah yang berkaitan dengan NTB diketahui atau dipahami para guide. Akibatnya, informasi yang disampaikan pemandu wisata ini pun beragam.
Dalam menyamakan penyampaian tentang sejarah NTB pada wisatawan melalui pemandu wisata, DPD HPI NTB akan menggelar seminar budaya yang melibatkan sejarawan, tokoh agama, tokoh adat di tiga suku besar di NTB, yakni Sasak, Samawa dan Mbojo. Adanya seminar budaya ini nantinya penyampaian para pemandu wisata tentang sejarah NTB dari satu pemandu wisata ke pemandu wisata lainnya akan lebih seragam.
‘’Nanti dari hasil seminar ini akan menjadi sebuah panduan informasi. Termasuk ke depannya kita akan buat jadi satu guiding book atau istilahnya buku saku dari guide itu. Jadi tidak ada informasi yang berbeda antara satu dengan yang lain,’’ tegas mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram ini.
Diakuinya, peran dan fungsi dari organisasi kepariwisataan sangat penting dalam menentukan arah tujuan pariwisata NTB di masa mendatang. Untuk itu, organisasi pemerintah memfasilitasi kebijakan atas usulan atau program dari organisasi-organisasi pariwisata yang cukup banyak di NTB, sehingga mampu memberikan jalan terbaik yang menuju pariwisata NTB yang hebat.
‘’Mengenai sumber daya manusia kita tentu digodoknya lewat organisasi profesi dan akan fokus kepada sumber daya manusia bagaimana mereka menjadi guide yang mumpuni. Guide yang profesional, seperti Mars HPI tadi, tugasnya adalah mewartakan indahnya negara kita. Tugasnya itu. Jadi tidak ada yang mewartakan hal yang tidak baik, jadi semua yang baik-baik sesuai dengan pekerjaan mereka,’’ tambah Sekretaris BPPD NTB.
Pihaknya juga mengingatkan pada masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke daerah, jika pemandu wisata yang resmi memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) HPI dan memiliki ID Card. Selain itu, pemandu wisata resmi berpakaian rapi, sopan dan tidak ada yang bercelana pendek, apalagi berboncengan menggunakan sepeda motor bersama wisatawan.
‘’Pemandu resmi itu punya legalitas formal dan ada kode etik. Jadi guide itu tidak ada yang tidak pakai baju, tidak rapi, tidak pernah mandi, tidak pernah berboncengan dengan tamu. Guide resmi setara dengan PNS,’’ tegasnya. (ham)
