HAJI Fahri Hamzah mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kabinet Merah Putih. Dipercayanya politisi asal Sumbawa ini di Kabinet Prabowo Subianto menjadi harapan baru, khususnya bagi pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB.
Demikian disampaikan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto, Senin, 21 Oktober 2024. Heri menyatakan, pengembang cukup bangga dengan terbentuknya Kementerian tersendiri yang mengurus perumahan yang selama ini sangat diharapkan. Karena perumahan adalah masalah serius di Indonesia. Dilihat dari tingginya angka backlog (kekurangan rumah).
“Di NTB juga persoalannya demikian. Dan kami bangga, akhirnya ada Putra NTB yang masuk Kabinet Merah Putih, Bapak Fahri Hamzah. Harapan kami, dengan adanya Fahri Hamzah di Kementerian Perumahan dan Kawasab Permukiman, dapat menyelesaikan persoalan backlog secara nasional, khususnya di NTB,” harapkan.
Pengembang di NTB juga menurutnya sangat mengapresiasi atas keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam hal program perumahan. Secara umum, kekurangan perumahan dibanding populasi penduduk saat ini cukup berat. Untuk menyelesaikan backlog ini, katanya bisa diintervensi dari dua sisi. Pertama sisi penyelesaian kekurangan, yang kedua sisi penambahan jumlah rumah.
Heri menekankan pentingnya keseimbangan antara penyelesaian dan penambahan unit rumah untuk mengatasi backlog.
“Artinya, kalau berimbang saja antara kebutuhan rumah dengan ketersediaan rumah, itu tidak cukup, apalagi kekurangan. Harusnya, ketersediaan perumahan tetap surplus,” tegasnya.
Sebagai gambaran kondisi di NTB, data Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Provinsi NTB tercatat tingkat kekurangan rumah atau backlog masih tinggi, mencapai 204.492 unit rumah. Kekurangan rumah di Kota Mataram sebanyak 27.887 unit. Lombok Barat 27.376 unit. Lombok Tengah 31.074 unit. Lombok Timur 67.005 unit. Lombok Utara 4.991 unit. Sumbawa Barat 6.209 unit. Sumbawa 11.938 unit. Dompu 7.671 unit. Bima 2.746 unit dan Kota Bima 7.595 unit.
Kekurangan rumah ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembangunan rumah baru, harga rumah yang semakin mahal, dan keterbatasan lahan untuk pembangunan rumah.
Kekurangan rumah ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Masyarakat yang tidak memiliki rumah yang layak huni rentan terhadap berbagai penyakit, seperti penyakit menular dan penyakit pernapasan. Selain itu, mereka juga kesulitan untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan yang layak.
Lebih lanjut, Heri berharap, dengan adanya Kementerian khusus perumahan, pemerintahan baru ini juga dapat membawa angin segar untuk meringankan persyaratan untuk masyarakat mendapatkan rumah subsidi, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Mungkin harapan kedepan persyaratan perbankan terkait rumah subsidi terutama MBR dan masyarakat yang belum memiliki rumah agar diringankan,” ungkapnya.
Heri menyoroti masalah kolektabilitas kredit MBR yang sering menjadi kendala.
“Kalau sebelumnya, kolektabilitas 2 masih ditoleransi mendapatkan rumah subsidi. Mungkin perlu dinaikkan lagi, kalau kolektabilitas 3dan seterusnya masih bisa ditolerasi juga untuk mendapatkan rumah subsidi,” usulnya.
Menurut Heri, keringanan persyaratan akan sangat membantu MBR yang memiliki riwayat kredit dengan status kolektabilitas rendah, misalnya karena pinjaman kecil. Atau misalnya calon MBR ini statusnya di SLIK kolektabilitas sekian misalnya, karena persoalan pinjaman sejuta atau dua juta, apalagi yang tersisa ratusan ribu hutang yang belum lunas di lembaga keuangan, tolong ditoleransi. Supaya masyarakat tidak kesulitan mendapatkan MBR,” imbuhnya.
Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang fokus, Heri optimistis pembangunan rumah subsidi akan semakin masif.
Berharap Kuota Rumah Subsidi Ditambah
Harapan yang sama disampaikan, H. Miftahuddin Ma`ruf, pemilik Perusahaan Baiti Jannati. Mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB dua periode ini mengatakan, terlebih dengan hadirnya Fahri Hamzah, politisi asal NTB yang karirnya moncer di pusat.
“Sangat kita butuhkan adanya Kementerian khusus perumahan, terlebih ada Fahri Hamzah di Kementerian ini. sangat kita perlukan. Tidak saja untuk NTB, tetapi untuk bangsa,” kata H. Ma`ruf, Senin, 21 Oktober 2024.
Menurutnya, dengan adanya Kementerian perumahan tersendiri, diharapkan Kementerian ini bisa lebih fokus menyelesaikan persoalan perumahan bangsa ini. yang sangat perlu menjadi perhatian saat ini adalah rumah subsidi yang harus terus ditingkatkan kuoatanya.
“Karena masih banyak masyarakat yang membutuhkannya. Kuota rumah subsidi tahun ini saja sudah habis. Ada kuota tambahan 36.000 unit se Indonesia langsung ludes. Berebutan seluruh Indonesia. Harus ditambah lagi kuotanya karena masyarakat kita masih sangat butuh dengan rumah subsidi,” ujarnya.
Menurut Koordinator Wilayah III Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI ini, jangan sampai subsidi rumah dihapus pada era pemerintahan baru ini. Apalagi sebelumnya disebut-sebut rumah subsidi akan dihapus agar masyarakat bisa mandiri.
Masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan tempat tinggal yang layak. Sebagai politisi yang dikenal lantang bersuara, pengusaha property di NTB ini mengharapkan Fahri Hamzah juga tetap lantang menyuarakan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terkait akan kebutuhan perumahan.(bul)
