WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto memuji kemampuan komunikasi dan negosiasi ala Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dengan pemerintah pusat. Menurutnya, kemampuan tersebut menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan daerah dan patut dipelajari oleh kepala daerah lainnya.
“Pak Gubernur NTB, mungkin karena pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Turki, punya kemampuan negosiasi yang hebat. Meskipun NTB memiliki sejumlah kendala, tetapi sepertinya sangat mudah mendapatkan bantuan. Mudah-mudahan bisa ditularkan kepada yang lain,” ujarnya pada saat memberi sambutan di Raker APPSI, Kamis, 16 Juli 2026.
Ia menilai, keberhasilan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan pemimpinnya membangun komunikasi, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan.
Wamendagri juga memberikan apresiasi terhadap capaian ekonomi NTB yang kini menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Namun, ia juga mengingatkan tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Tantangannya adalah bagaimana hasil dari industri kreatif ini bisa menetes ke masyarakat bawah. Itu yang menjadi persoalan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong seluruh kepala daerah memiliki pemahaman yang lebih kuat mengenai strategi pertumbuhan ekonomi. Kepala daerah, katanya tidak cukup hanya mampu mengelola pemerintahan, tetapi juga harus memahami faktor-faktor utama yang mampu menggerakkan investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di samping itu, ia juga menegaskan kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik, pelaksanaan program prioritas nasional, perkembangan media digital, hingga berbagai risiko dalam tata kelola pemerintahan. Kondisi tersebut menuntut lahirnya kepemimpinan daerah yang adaptif, visioner, dan berintegritas.
Gubernur, sambungnya harus mampu menjalankan dua fungsi secara seimbang, yakni sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.
“Karena itu, kepala daerah dituntut memimpin pemerintahan secara langsung, memperkuat koordinasi dengan bupati dan wali kota, menjaga integritas birokrasi, membangun sinergi dengan Forkopimda, serta aktif menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah,” pungkasnya.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan APPSI bukan sekadar forum koordinasi antar pemerintah provinsi, melainkan ruang kolaborasi untuk saling belajar, bertukar pengalaman, dan menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah.
“Setiap daerah memiliki karakter, tantangan, dan potensi yang berbeda. Namun kita dipersatukan oleh tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan daerah yang kita pimpin terus bertumbuh, semakin mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, perubahan global yang berlangsung cepat menuntut pemerintah daerah meninggalkan pola kerja yang biasa-biasa saja. Daerah harus menjadi learning government, pemerintahan yang terus belajar, beradaptasi, memperbaiki tata kelola, dan melahirkan berbagai inovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, APPSI menjadi ruang strategis bagi seluruh provinsi untuk saling berbagi praktik terbaik dan mereplikasi berbagai inovasi pembangunan. Sebab, menurut Gubernur, kemajuan Indonesia tidak dibangun oleh satu daerah, melainkan oleh seluruh provinsi yang saling belajar dan saling menguatkan. (era)
