Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) dikhawatirkan berutang proyek lagi tahun 2024 ini. Pasalnya, beberapa proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kritis, berpotensi tidak selesai dikerjakan tepat waktu sesuai ketentuan pemerintah pusat. Mengantisipasi hal itu terjadi, OPD pun diingatkan segera menyelesaikan proyek-proyek yang kondisinya kritis tersebut.
Kabag Pembangunan Setda Lobar Sudiana mengaku sejumlah proyek yang didanai dari DAK kategori kritis. Menyusul deviasi negatif atau progres tidak mencapai target hingga di atas 10 Persen. Anggaran sejumlah proyek ini pun terancam ditarik jika sampai akhir Desember proyek tersebut tak mampu diselesaikan.
Konsekuensinya, proyek tersebut bisa saja mangkrak atau dilanjutkan menggunakan APBD. Itupun Pemkab mesti berutang ke pihak ketiga dan dibayarkan pada APBD tahun 2025. Proyek-proyek ini hampir semua didanai dari DAK, sehingga konsekuensi kalau tidak selesai tepat waktu, anggaran proyek tersebut akan ditarik Pusat.
“Ya jelas sih (ditarik pusat), karena sudah aturan, tapi insyaallah selesai, walaupun akan tertunda,”jelasnya. Kapan batas waktu penyelesaian proyek DAK? Menurutnya sebelum akhir Desember harus selesai, sedangkan proyek didanai dari DAU paling telat selesai pertengahan Desember.
Disebutkan ada sekitar 4-5 proyek yang progresnya kritis. Sebagian besar ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) sedangkan di luar Dinas Dikbud sudah bagus. Kebanyakan proyek yang kritis ini, yakni sekolah-sekolah seperti SD di wilayah Batulayar dan tempat lainnya. Proyek ini dikatakan kritis karena progresnya deviasi negatif 10 persen. “Kalau 10 persen telat sudah kritis itu, jadi harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menurutnya, kendala yang dihadapi, secara umum persoalan eksternal atau non teknis seperti gangguan dari luar.
Karena itu, untuk langkah percepatan penanganan proyek tersebut, Penjabat (Pj) Bupati telah memanggil jajaran OPD termasuk dirinya hadir pada pertemuan tersebut. Sesuai arahan Pj Bupati, OPD terkait diminta mempercepat penyelesaian proyek. “Pak bupati minta diselesaikan di internal, karena mereka (OPD) yang tahu persis,”jelasnya. (her)
