Mataram (Suara NTB) – Kampanye pasangan calon (paslon) kepala daerah, termasuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB masih berlangsung. Siapa yang akan memimpin NTB lima tahun ke depan akan ditentukan tanggal 27 November mendatang.
Berbagai visi dan misi dan penyampaian kebijakan yang akan dilakukan tiga paslon kepala daerah dalam debat menjadi acuan atau referensi dari pemerintahan sekarang ini mempersiapkan realisasi dari satu paslon yang akan terpilih.
Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, jika sekarang ini baik di tingkat pusat dan daerah ada pemerintahan baru. Dalam menjalankan berbagai macam kebijakan pemerintahan sekarang in, pihaknya tetap mengikuti arahan pemerintah pusat. Termasuk pihaknya akan memperjuangkan alokasi anggaran untuk melaksanakan visi misi dan kebijakan paslon yang disampaikan dalam debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).
‘’Jadi kita mengikuti arahan pusat sekaligus kita juga memperjuangkan debat paslon. Kita mengerti arah-afah dan kisi kisi nya untuk kita antisipasi. Jadi tugas teknokratik kami sebagai birokrasi memperjuangkan apa yang menjadi visi misi paslon gubernur yang akan terpilih dengan sebaik-baiknya. Kita siapkan atau hadirkan APBD 2025 dalam keadaan sehat,’’ ujarnya saat dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Kamis, 14 November 2024
Meski demikian, dalam mempersiapkan anggaran bagi pemerintahan baru, pemerintah daerah tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan lainnya.
Pada bagian lain, mantan Penjabat Gubernur NTB ini juga mengingatkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih memiliki proyek yang belum tuntas agar segera menuntaskan sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, pimpinan OPD harus memastikan proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) harus terlaksana dengan baik, baik dari sisi penyerapan keuangan dan fisiknya.
‘’Dalam menyelesaikan proyek akhir tahun semua diminta komitmen kepala dinas, seperti Dinas PUPR, Dikbud, Dikes. Dispar, Perindustrian dan lain sebagainya. Ada 10 entitas yang kami cermati,’’ ujarnya.
Menyinggung adanya kendala pelaksanaan proyek, Sekda menegaskan, jika saat sekarang ini dalam kontrol kepala dinas dan masih bisa diatasi. Pihaknya yakin pelaksanaan proyek agar dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.
‘’Lebih lagi kita mengingatkan dengan cuaca sekarang supaya fisik supaya dikerjakan dengan sebaik-baiknya, evaluasi satu per satu. Termasuk pembangunan gedung kantor gubernur juga dievaluasi pembangunannya,’’ tegasnya. (ham)
