Mataram (suarantb.com)-Bappeda Provinsi NTB kini telah memiliki ruang laktasi bagi ibu-ibu yang menyusui. Ini menjadi bagian yang penting dari kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ramah terhadap ibu menyusui. Fasilitas yang tersedia di ruang laktasi, antara lain kursi dan meja yang nyaman, alat kebersihan seperti hand sanitizer, tempat tidur bayi untuk mengganti popok, dan lainnya.
Sekretaris Bappeda NTB Dr. Mahjulan mengatakan, hadirnya ruang laktasi ini menjadi bahan evaluasi BPK RI yang menginginkan agar setiap kantor OPD harus ramah terhadap ibu yang menyusui serta ruang ramah anak. Tak hanya ruang laktasi, namun Bappeda juga menyediakan tempat bermain anak serta ruang fasilitas kesehatan (faskes) dasar bagi pegawai yang sedang kurang sehat.
“Jadi tempat itu 3 in 1, ada ruang ruang fasilitas kesehatan yang generik, ada ruang dan fasilitas untuk ibu menyusui serta ada ruang bermain anaknya. Ini bagian dari upaya menyiapkan tempat kerja yang refresentatif dengan memperhatikan ibu-ibu yang punya anak, jika seandainya ada pekerjaan yang harus diselesaikan tak harus pulang karena bisa dititipkan anak-anaknya di sini,” kata Mahjulan kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.
Ia mengakui tidak semua OPD lingkup Pemprov NTB memiliki ruang laktasi dan ruang ramah anak, sehingga pihaknya berharap agar OPD memiliki ruang yang ramah terhadap ibu menyusui dan anak, karena bagian dari amanat Undang-Undang.
Misalnya pada pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama enam bulan, kecuali atas indikasi medis. Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Kemudian penyediaan fasilitas khusus diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.
Peresmian ruang laktasi dan faskes di Kantor Bappeda NTB dilakukan langsung oleh Pj Gubernur NTB Hassanudin pada Sabtu (7/12) didampingi oleh Kepala Bappeda NTB Dr H Iswandi, perwakilan dari DPRD NTB dan pihak terkait lainnya.(ris)
