Mataram (Suara NTB) – Direktur Utama PT Jamkrida NTB Syariah, Lalu Taufik Mulyajati dengan Direktur Utama Bank NTB Syariah H. Kukuh Rahardjo resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang kafalah Syariah.
Kerja sama ini menjadi salah satu langkah strategis setelah PT Jamkrida NTB Syariah berhasil berkonversi menjadi lembaga keuangan syariah, yang telah mendapatkan persetujuan konversi pada tanggal 6 Juni 2024 dan mendapatkan izin operasional pada 18 Agustus 2024.
Penandatanganan kerja sama dua BUMD keuangan syariah Provinsi NTB ini dilakukan di Kantor Pusat Bank NTB Syariah di Jalan Udayana, Jumat, 6 Desember 2024.
Dalam sambutannya, Lalu Taufik Mulyajati mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih untuk support dari semua pihak atas terlaksananya kerja sama tersebut. Meskipun melalui proses panjang yang melibatkan berbagai pihak diantaranya DPRD dan Kemendagri.
‘’Proses ini memberikan pelajaran berharga bagi kami, dan hari ini menjadi momentum penting untuk turut mengembangkan ekosistem syariah di NTB. Khususnya di sektor perbankan dan penjaminan,’’ ungkapnya.
Kerja sama ini juga mencatat sejarah penting bagi Jamkrida NTB, yang sebelumnya terhenti menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTB sejak BPD NTB Berkonversi menjadi Syariah.
‘’PKS ini adalah jawaban dari penantian panjang sejak tahun 2018, ketika Bank NTB berkonversi menjadi perbankan syariah. Kami berharap tahun 2025 akan menjadi awal masa depan yang lebih cerah dan berkah bagi Jamkrida NTB,’’ tambah Lalu Taufik.
Selain itu, Lalu Taufik juga menyampaikan bahwa sesuai rekomendasi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Jamkrida NTB hanya dapat memberikan penjaminan kepada lembaga konvensional hingga akhir Desember 2024.
‘’Kami berharap support maksimal dari Bank NTB Syariah untuk memastikan kinerja kami tetap stabil selama masa transisi ini,’’ ujar Lalu Taufik.
Sementara itu, Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo, menyambut baik kerja sama ini. “Bank NTB Syariah bersyukur akhirnya sinergi ini dapat diwujudkan. Kami sudah lama menantikan dan mendorong kerja sama dengan Jamkrida NTB sebagai sister company milik Pemprov NTB. Ini menjadi langkah awal untuk memperkuat perekonomian daerah,” katanya.
H. Kukuh juga menekankan pentingnya konversi lembaga keuangan lain di NTB, termasuk BPR NTB, untuk memperkuat ekosistem syariah.
“Pangsa pasar kami saat ini mencapai 26%, dengan total pembiayaan nett sebesar Rp1,6 triliun pertahun. Jika semua BUMD bersinergi dan terintegrasi, potensi yang ada bisa dikelola secara maksimal,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Komisaris Utama PT BPR NTB, Lalu Nopian Hadi yang hadir dalam kegiatan sinergi BUMD tersebut, menyampaikan kesiapannya untuk memulai proses konversi menjadi BPR Syariah.
“Kami berharap tahun 2025 menjadi momen penting untuk memberikan pembekalan syariah kepada 560 karyawan kami, sehingga proses konversi dapat segera dilaksanakan,” jelas Lalu Nopian.
Sinergi ini diharapkan menjadi gerbang pembuka kerja sama lebih lanjut antar-BUMD di NTB untuk mendukung pertumbuhan ekonomi NTB yang lebih baik.
“Kami siap bersinergi penuh, dan semoga kerja sama ini membawa keberkahan bagi semua pihak,” demikian Lalu Taufik Mulyajati menutup.(bul/*)
