Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menerima Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Pendopo Gubernur NTB Rabu (22/7). Dalam kesempatan ini, Gubernur juga menyampaikan kondisi NTB saat ini.
Menurutnya, Provinsi NTB saat ini diwarnai tantangan fiskal yang terbatas dan tata kelola pemerintahan yang mendesak untuk dibenahi, meskipun ekonomi terus tumbuh sebesar 3,22%
“NTB saat ini tengah dalam kondisi fiskal yang terbatas, infrastruktur jalan dan ekonomi dan kemiskinan,” ungkap Gubernur menyampaikan kondisii NTB secara umum.
Dengan kondisi seperti ini, lanjut Miq Iqbal dirinya mengharapkan agar seluruh jajaran birokrasi baik dalam mengelola anggaran. Sedangkan untuk infrastruktur jalan, pemerintah provinsi telah menerjunkan 80 personel Tim Reaksi Cepat (TRC) Infrastruktur untuk menyisir dan memperbaiki sekitar 20 titik jalan rusak di wilayah Lombok dan Sumbawa dengan menggunakan anggaran darurat.
“Dari hasil TRC, kami anggaran Rp3 miliar untuk pemeliharaan ruas jalan provinsi selama enam bulan ke depan,” ujar Miq Iqbal.
Sedangkan untuk untuk ekonomi dan kemiskinan, bahwa ekonomi daerah mencatat pertumbuhan yang baik, dan Pemprov NTB memandang pengentasan kemiskinan harus diselesaikan langsung ke akar masalahnya dengan menyusun kebijakan berdasarkan kondisi riil masyarakat sehari-hari.
“Pemerintah NTB memandang pengentasan kemiskinan harus diselesaikan ke akarnya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, S.Sos., M.Si mengatakan, Lombok merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di NTB sebagai salah satu destinasi wisata unggulan. Lombok membutuhkan dukungan infrastruktur dan transportasi yang andal untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah memperlancar arus.
“Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat,” ujar Lasarus.
Selain itu, kepercayaan kepada NTB sebagai Tuan Rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) ke 22 tahun 2028 bersama Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta tentu membawa konsekuensi besar. Seperti dukungan penyediaan sarana dan prasarana yang representatif serta dukungan infrastruktur dan konektivitas yang memadai, hal ini diupayakan guna menjamin kelancaran mobilitas Tim PON dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia dan wisatawan olahraga secara luas.
“Sebelum kita hadir di sini Tim Kunker telah melakukan kunjungan kerja ke Gelanggang Olah Raga Turida dan peninjauan terhadap gedung DPRD NTB,” terangnya. (r/ham)
