Giri Menang (Suara NTB) – Persoalan banjir menghantui warga beberapa dusun di Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar). Hampir tiap tahun, ketika musim hujan wilayah ini dilanda banjir. Banjir dipicu air sungai meluap, lantaran sungai tersebut tak ada talud atau beronjong yang memadai. Warga sering mengusulkan pembangunan beronjong ke Pemkab, namun belum juga direalisasikan.
Kadus Pelepok Zarlan menyampaikan dusun setempat dan beberapa dusun lainnya seperti Dasan Ketujur serta Mesanggok kerap dilanda banjir hampir tiap tahunnya. “Termasuk akhir-akhir ini banjir lagi, karena air sungai naik ke pemukiman warga,”kata dia kemarin.
Dusun Pelepok berada di pinggiran Sungai Eleng berbatasan langsung dengan Kecamatan Kediri. Tidak saja tergenang, namun hampir puluhan korban pengendara terjatuh akibat kondisi ini. “Semoga ada perhatian serius dari para pemangku kebijakan,” harapnya.
Lebih lanjut, dikatakan air mudah meluap ke pemukiman warga karena kondisinya rendah. Penanganan bantaran sungai tersebut kerap kali diusulkan ke Pemkab Lobar, namun belum ada realisasi. Bahkan warga menunggu 10 tahun untuk sekadar pentalutan sungai. “Sampai skarang belum ada tindakan nyata,” keluhnya.
Ia pun menilai kalau Pemkab Lobar terkesan tutup mata atas kondisi warga yang menjadi langganan bencana banjir dari luapan air sungai tersebut. “Pemda ini tutup mata, 10 tahun kami menunggu dengan tanpa kepastian,” selorohnya.
Dampak dari banjir itu tidak saja menggenangi pemukiman warga, namun lebih parah lagi sebagian besar masyarakat yang baru tebar benih atau bibit padi rusak terdampak akibat luapan air sungai. Sementara para pemangku sibuk rapat berteori dan sosialisasi tanpa aksi yang nyata. “Jangan sedikit dikit banjir bawakan masyarakat Indomie, telur. Kenapa ndak bawakan aja warga cat no drop biar ndak naik airnya,” katanya kesal.
Ia menyampaikan bahwa Pemkab lebih banyak berkegiatan di dalam ruangan seperti sosialisasi dan rapat, sementara implementasi lapangan nol. “Padhal ratusan KK dan ribuan jiwa warga kami perlu penanganan,”imbuhnya.
Sementara itu, Kalak BPBD Lobar Sabidin menyampaikan untuk penanganan sungai kewenangannya di PU dan BWS, sehingga pihaknya pun mengkoordinasikan penanganannya dengan OPD dan instansi terkait. “Karena itu saya arahkan Para Kades melapor dan bersurat juga ke Dinas PU, karena di sana wewenangnya untuk penanganan talud dan longsor,”imbuhnya. (her)
