Giri Menang (Suara NTB) – Progam pemberian bantuan beasiswa bagi anak yatim, tidak mampu, dan terlantar jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan SMP di Lombok Barat dilanjutkan tahun depan. Bahkan sasaran bantuan beasiswa ini bakal ditambah tahun 2025. Langkah ini sebagai salah satu upaya menurunkan atau mengurangi putus sekolah atau Drop Out (DO) melalui program No Drop Out yang diprogramkan Pemkab melalui Dikbud.
Kepala Dinas Dikbud Lobar Maad Adnan menerangkan, tahun inj anggarannya Rp730 jutaan. Pada tahun 2025 ditambah menjadi Rp1 miliar. “Mudah-mudahan bisa 1.500 anak,” ujarnya. Masing-masing anak diberikan Rp500 ribu untuk tingkat SD per tahun, sedangkan untuk anak SMP Rp800 ribu per tahun.
Program ini diakui, pertama diterapkan di NTB. Sehingga, ketika melakukan studi banding keluar daerah belum lama ini, program ini mendapatkan apresiasi karena lebih dulu diterapkan oleh Pemkab Lobar.
Bantuan beasiswa ini sendiri jelas Maad, merupakan kebijakan yang dilakukan daerah dalam rangka menurunkan Drop Out. “Saya punya inovasi No Drop Out atau tidak putus sekolah dan ATS (angka tidak sekolah),” terang Maad.
Dikatakan Maad, rata-rata lama sekolah (RLS) masih rendah dan sulit terungkit (naik) karena salah satu persoalannya banyak warga hidup pada miskin, sehingga mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya. Walaupun mereka tidak dibebani sekolah di tingkat SD, SMP, akan tetapi mereka butuh biaya untuk transportasi. Seragam sekolah juga beli sendiri dan uang saku atau belanja anak. Sehingga untuk intervensi secara riil dilakukan pihaknya melalui program bantuan beasiswa ini.
“Yang kita intervensi, anak tidak mampu, yatim piatu, terlantar. Agar jangan sampai mereka ketika masuk sekolah, kelas 2 atau kelas 3 Mereka frustasi tidak ada apa-apa, akhirnya berhenti sekolah,” ujarnya.
Ada juga anak-anak yang orang tuanya pergi merantau ke luar negeri menjadi TKI, sehingga anak dititipkan di kakek atau nenek dan keluarganya. Selain itu, banyaknya kasus perceraian yang dikawatirkan anak jadi korban, karena ibu atau bapak tak mampu membiayai sekolahnya karena kondisi ekonomi.
Mereka itulah yang diberikan bantuan beasiswa ini, untuk meminimalisasi putus sekolah. Pihaknya pun telah menyampaikan kepada semua kepala sekolah agar mengatensi siswa yang butuh intervensi tersebut. Untuk memudahkan pendataan anak-anak yang butuh bantuan beasiswa ini, pihaknya akan membuat posko no drop di masing-masing sekolah. “Kita akan buat posko no drop out masing-masing sekolah, dan data itu dibawa ke kami untuk berikan intervensi,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, penerima bantuan beasiswa ini mengacu pada data kemiskinan ekstrem yang ada di Bappeda. Data itu lengkap jumlah dan nama serta alamat atau by name address. Selain itu pendataan dari pihak sekolah, sebab pihak sekolah yang lebih tahu kondisi siswanya. “Baru kita kombinasi datanya dengan data kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Di samping itu, pihaknya juga akan sentuh No Drop dan RLS ini dengan melibatkan desa. Di mana pada momen Hardiknas mendatang, pihaknya akan memberikan apresiasi kepada desa-desa yang peduli pendidikan.
Menyiapkan itu, pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi pendidikan pada awal tahun dengan melibatkan para Kepsek, Kades dan pihak terkait untuk mensosialisasikan persoalan drop out ini. Hal ini dimaksudkan agar desa tahu pemetaan masyarakatnya, sehingga Pemdes bukan hanya tahu warganya yang miskin dan kaya yang dia tahu.
“Tapi warganya yang sekolah yang mana atau warganya yang tidak sekolah atau rentan putus sekolah yang mana? Ini juga dia tahu. Lalu intervensinya bagiamana, apakah dari dana desa, PIP atau BSM yang kita punya,” imbuhnya. Diakuinya lambatnya kenaikan RLS ini menjadi PR yang dihadapi di Dikbud. (her)
