KEPALA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud) Provinsi NTB, Dr.H. Aidy Furqan, M.Pd., tidak bisa menghadiri panggilan dari Polresta Mataram untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kabid SMK Dikbud NTB, AM dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) proyek pengadaan yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2024. Ia beralasan sedang mengikuti agenda bersama Menteri Kebudayaan, Fadli Zon sampai dengan Selasa, 7 Januari 2025.
“(Tidak hadir) karena masih ada agenda bersama Menteri Kebudayaan sampai Selasa besok (hari ini, red), maka saya mengajukan penjadwalan ulang (pemeriksaan sebagai saksi),” ujar Aidy Furqan, dikonfirmasi pada Senin, 6 Januari 2025.
Sebagai informasi, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon akan melaksanakan sejumlah agenda di Lombok. Pada Senin, 6 Januari 2025, Fadli Zon yang juga Ketua Umum DPN HKTI, Fadli Zon dan Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono melaksanakan Tanam Raya di Dusun Batu Beleq, Desa Pengembur Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.
Sebelumnya, Aidy Furqan juga membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan pungutan liar dengan tersangka Kabid SMK berinisial AM yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Aidy mengaku tidak mengetahui terkait kasus tersebut.
“Saya ndak mengerti maksudnya (dugaan keterlibatan), Juga kaget sekali dengan kejadian tersebut (OTT Kabid SMK). Saat kejadian saya sedang bertugas di luar kantor dan mendapat informasi kejadian tersebut dari staf, magrib setiba di rumah. Mudah-mudahan persoalan ini tidak terulang,” ujar Aidy Furqan menjawab Suara NTB, Senin, 6 Januari 2025.
Aidy Furqan juga menyatakan komitmennya jika diminta keterangan oleh pihak kepolisian terkait dugaan pungutan liar itu. “Seperti saya sampaikan sebelumnya, menghormati dan menghargai proses hukum,” tegas Aidy Furqan. (ron)
