Praya (Suara NTB) – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan kalau Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bakal mencapai swasembada pangan empat tahun lagi. Untuk mewujudkan target tersebut sebagai upaya akan dilakukan pemerintah pusat. Salah satunya dengan optimalisasi factor-faktor yang bisa mendukung peningkatan produksi pangan, khususnya padi.
Misalnya, memastikan kecukupan pupuk bagi petani. Dalam hal ini pemerintah pusat mulai tahun 2025 ini telah mengalokasikan kuota pupuk bersubsidi bagi petani sebanyak 9,5 juta ton. Jumlah tersebut sesuai dengan kebutuhan pupuk yang diajukan oleh petani. Jadi tahun ini tidak ada alasan bagi petani untuk tidak memperoleh pupuk bersubdidi. Karena alokasinya sudah disiapkan sesuai usulan yang masuk.
Untuk memudahkan petani memperoleh pupuk bersubsidi tersebut, pemerintah juga telah memangkas alur birokrasi pengusulan hingga distribusi pupuk. Dengan menghapus setidaknya 145 regulasi yang berkaitan dengan penyaluran pupuk. Dengan begitu sekarang pihak produsesn pupuk dalam hal ini Pupuk Indonesia dimungkinkan bisa langsung menyalurkan pupuk bersubsidi tersebut ke pengecer. Tidak perlu lagi melalui distributor.
“Jadi mulai tahun ini, pengecer bisa langsung menebus pupuk bersubsidi langsung ke produden. Tidak lagi harus melalui distributor,” ungkap Sudaryono, pada acara Tanam Raya Varietas Padi Unggul Gama Gora yang dihadiri Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pusat Fadli Zon dan Pj. Gubernur NTB Hassanudin, di Desa Pengembur Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng), Senin, 6 Januari 2025.
Selain itu pemerintah pusat juga terus mendorong penggunaan varietas padi unggul oleh petani. Baik itu melalui pemberian bantuan bibit ke petani maupun penyediaan secara mandiri oleh petani. Salah satunya varietas padi Gama Gora yang memiliki tingkat produktifitas mencapai 10 sampai 12 ton per hektar.
Kementerian Pertanian juga telah berbagai bantuan alat petanian yang nantinya akan disalurkan ke kelompok-kelompok tani secara proposional ke semua daerah di Indonesia. “Upaya lain yang dilakukan untuk mendukung tercapainya swasembada pangan yakni dengan memperluas area tanam pertanian. Melalui program cetak sawah baru,” imbuhnya.
Program tersebut nantinya akan lebih terfokus di luar pulau Jawa. Seperti Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan tempat lainnya di luar Pulau Jawa. Dengan target tiga juta hektar dalam lima tahun kedepan.
Program cetak sawah baru tersebut sekaligus untuk menjawab persoalan penurunan jumlah lahan pertanian di Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir terus terjadi. “Dengan tambahan sawah baru tersebut bisa menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat kita dalam 80 hingga 100 tahun kedepan,” terangnya.
Pun demikian lanjut Sudaryono, apapun upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk bisa mencapai swasembada pangan tidak akan bisa maksimal tanpa dukungan dari semua pihak. Terutama pemerintah provinsi hingga kabupaten. Dengan kata lain, untuk mencapai target swasembada pangan harus bergerak dan berkolabirasi bersama. Sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Ditempat yang sama Ketua HKTI pusat Fadli Zon menegaskan kesiapannya pihaknya untuk mendukung upaya pemerintah pusat mencapai swasembaga pangan dalam empat tahun kedepan. Pihaknya siap berkolaborasi dalam berbagai program pemerintah untuk mensukseskan target swasembada pangan. “Kenapa swasembada pangan penting, karena untuk menjadi bangsa yang berdaulat harus berdaulatan pangan terlebih hulu,” tandasnya. (kir)
