Mataram (Suara NTB) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mengembangkan jasa lingkungan melalui program wisata alam dan kemitraan konservasi dengan masyarakat yang tinggal di kawasan konservasi.
Kepala BKSDA NTB, Budhy Kurniawan, dalam wawancaranya pada Kamis, 16 Januari 2025, mengungkapkan bahwa langkah ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di wilayah NTB, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kehutanan yang mendorong kawasan konservasi menjadi salah satu sumber utama untuk memperkuat cadangan pangan.
Menurut Budhy, salah satu fokus utama BKSDA adalah menjalin kemitraan konservasi dengan masyarakat yang tinggal di kawasan konservasi. Sebagai contoh, di Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa, terdapat sekitar 4.000 hektare lahan yang telah dikelola oleh masyarakat. Saat ini, BKSDA sedang memproses mekanisme kerja sama kemitraan konservasi untuk mendukung peningkatan hasil dan kualitas produksi masyarakat.
“Kami memberikan pembinaan kepada masyarakat di kawasan tersebut dengan fokus pada pengembangan hasil produksi seperti mete, wijen, dan madu. Kami juga mendorong intensifikasi pengelolaan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan bernilai tambah,” ujar Budhy.
Untuk mendukung kemitraan ini, BKSDA telah membentuk kelompok masyarakat dan memberikan pendampingan intensif. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan bantuan berupa peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas produksi. Kelembagaan masyarakat pun diperkuat dengan pembentukan koperasi.
“Harapan kami, masyarakat yang kami bina bisa menjadi mandiri. Dengan meningkatnya mata pencaharian mereka, mereka tidak hanya bisa menghidupi diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada upaya konservasi,” tambah Budhy.
Budhy juga menekankan bahwa tujuan akhir dari program ini adalah menciptakan sumber alternatif pendanaan konservasi yang berkelanjutan. Model kemitraan ini memungkinkan masyarakat mengelola hasil produksi, memperoleh keuntungan, dan sebagian dari keuntungan tersebut digulirkan kembali untuk mendukung kegiatan konservasi, seperti penanaman pohon dan patroli kawasan.
“Pemerintah memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan. Dengan mekanisme ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung konservasi melalui keuntungan yang mereka kelola sendiri. Ini adalah harapan kami untuk masa depan,” tutup Budhy.
Pra-Kondisi di Seluruh Kawasan Konservasi NTB
Program kemitraan ini telah memasuki tahap pra-kondisi selama dua tahun terakhir. Pola pengembangan yang diterapkan di Pulau Moyo akan diterapkan seragam di seluruh kawasan konservasi NTB, yang mencakup luas total 51.000 hektare. Kawasan ini tersebar di berbagai wilayah NTB, kecuali Kabupaten Lombok Utara.
“Output utama yang ingin kami capai adalah peningkatan hasil produksi masyarakat yang sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari upaya konservasi yang dilakukan,” ujar Budhy.
Dengan langkah ini, BKSDA NTB optimistis kemitraan konservasi dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam mengelola kawasan konservasi sekaligus memberdayakan masyarakat di sekitarnya. (bul)
