KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., menanggapi rencana Pemkot Mataram yang akan menciptakan seribu wirausahawan baru. Menurut dia, upaya tersebut harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menambah masalah baru.
‘’Tapi catatannya, jangan sampai ada seribu wirausaha baru yang muncul, tetapi ada 2.000 wirausaha yang lama malah rontok. Itu clue-nya begitu,’’ katanya kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, Minggu, 16 Februari 2025. Dikatakan Irawan, kebijakan yang tidak terintegrasi atau saling bertentangan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi lokal.
Politisi PKS ini menekankan, meskipun penciptaan wirausaha baru sangat penting, namun kebijakan yang mendukung usaha yang sudah berjalan juga tak kalah vital. Salah satu contohnya adalah kebijakan yang menaikkan retribusi dan biaya parkir secara signifikan, terutama di pasar-pasar tradisional. Kebijakan ini dianggap memperburuk kondisi. Banyak pedagang menghadapi penurunan jumlah pembeli akibat biaya parkir yang tinggi dan kondisi pasar yang kurang mendukung, seperti yang terlihat di Pasar Cakranegara.
“Walaupun ada kebijakan untuk menciptakan seribu wirausaha baru, kita harus memastikan agar usaha yang sudah ada tidak terancam. Tanpa evaluasi dan pembinaan yang jelas, keberhasilan program ini menjadi meragukan,’’ demikian Irawan.
Menurut anggota dewan dua periode ini, beberapa kebijakan yang diterapkan dianggap tidak sinkron. Salah satunya adalah kebijakan peningkatan tarif retribusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat, sementara banyak warga yang justru bergantung pada usaha kecil setelah kehilangan pekerjaan tetap.
Oleh karena itu, Pemkot Mataram diharapkan tidak hanya fokus pada kuantitas wirausaha yang diciptakan, tetapi juga pada kualitas dan kelangsungan usaha yang ada. Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah dukungan modal yang tepat, karena banyak pelaku UMKM mengeluhkan kesulitan dalam mengakses pembiayaan. Di sisi lain, pinjaman online (pinjol) yang berisiko seringkali menjadi pilihan, meskipun berpotensi membebani pengusaha kecil.
“Perlu ada kebijakan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi, agar setiap langkah yang diambil pemerintah dapat mendukung perkembangan ekonomi secara lebih efektif,” tambah anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini. Pemerintah diharapkan dapat lebih bijak dalam merumuskan kebijakan yang mendukung ekonomi lokal tanpa memberikan dampak negatif yang lebih besar.
‘’UMKM jangan jumlahnya saja banyak, tapi statusnya stunting, lemah, hidup segan mati tak mau. Lebih dari itu ciptakan penguatan UMKM yang sudah eksis dengan berbagai kebijakan yang pro UMKM temasuk permodalan dan pembinaan yang kontinyu,’’ demikian Irawan. (fit)
