Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD NTB pesimis Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 akan tetap diselenggarakan di NTB. Mereka beralasan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini tidak memungkinkan untuk mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PON.
“Terus terang, jika kita melihat situasi dan kondisi saat ini, saya sangat pesimis NTB akan siap menjadi tuan rumah PON,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTB, Hamdan Kasim, kepada Suara NTB pada Rabu, 26 Februari 2025.
Hamdan menjelaskan, dengan kondisi fiskal saat ini, Pemprov NTB jelas tidak akan mampu mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan PON. Pasalnya, PON membutuhkan dana sekitar Rp4 triliun, dan anggaran tersebut harus dibagi dengan daerah untuk membangun venue, baik oleh Pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota.
“Saat ini, tidak ada satu pun venue berstandar internasional atau nasional yang dimiliki NTB. Semua venue harus dibangun dari nol untuk memenuhi standar PON,” tambah Hamdan.
Dia mencontohkan GOR Turide yang, meskipun ada, memerlukan anggaran besar untuk renovasi agar memenuhi standar yang dibutuhkan. “Dengan kondisi seperti ini, saya sangat pesimis PON bisa terlaksana di NTB,” ujarnya.
Hamdan menekankan bahwa ratusan miliar rupiah anggaran daerah akan terpakai untuk mendanai pembangunan dan renovasi venue. Sementara itu, kondisi fiskal daerah sedang tidak baik, ditambah dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pusat. “Lebih baik anggaran tersebut kita fokuskan untuk menyelesaikan masalah pelayanan dasar bagi masyarakat,” ujar Hamdan.
Oleh karena itu, Ketua Komisi IV DPRD NTB ini menyarankan agar NTB tidak memaksakan diri untuk menjadi tuan rumah PON. Menurutnya, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, terutama kondisi fiskal daerah, NTB belum siap menjadi tuan rumah PON.
“Saya rasa kita tidak perlu memaksakan diri menjadi tuan rumah PON. Dengan segala hormat, saya meminta KONI untuk mempertimbangkan kembali pelaksanaan PON di NTB. Olahraga itu penting, tapi yang lebih penting adalah nasib masyarakat NTB yang masih membutuhkan perhatian dalam hal kehidupan dan kesejahteraan,” pungkas Hamdan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, yang membidangi urusan olahraga, juga mengakui bahwa kebijakan pengetatan anggaran oleh pemerintah pusat dan daerah akan mempengaruhi pelaksanaan PON. “Saya kira ini menjadi tantangan besar bagi pelaksanaan PON 2028 di NTB dan NTT,” kata Lalu Hadrian.
Anggota DPR RI dari dapil NTB 2 ini menegaskan bahwa pelaksanaan PON 2028 sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam mempersiapkan anggaran, karena ada sistem pembagian pembiayaan. Pemerintah pusat tidak akan membiayai sepenuhnya penyelenggaraan PON 2028. “Penting bagi pemerintah daerah untuk siap mengalokasikan anggaran untuk persiapan dan pelaksanaan PON 2028,” tuturnya. (ndi)
