Mataram (Suara NTB) – Bappeda Provinsi NTB menggelar Rapat Rencana Target Kinerja Indikator Makro Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2029 di Kantor Bappeda NTB, Jumat, 28 Februari 2025. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BPS NTB, Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, dan Kanwil DJPb Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari proses penyusunan dokumen RPJMD NTB Provinsi NTB Tahun 2025-2029. Ini akan menjadi arah pembangunan NTB lima tahun ke depan. Menurutnya, target indikator makro RPJMD bersifat imperatif, mengacu pada RPJMN yang telah ditetapkan melalui Perpres No.12 Tahun 2025.
Adapun target indikator makro RPJMD terdiri dari laju pertumbuhan ekonomi, PDRB, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Indeks Modal Manusia, Gas Rumah Kaca, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.
Khususnyata terkait rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), pemerintah menargetkan Provinsi NTB mencapai laju hingga 8,4 persen di tahun 2029. Angka ini lebih tinggi dari Bali, karena pemerintah menganggap NTB memiliki potensi lebih, tidak hanya pariwisata namun juga karena sektor tambang.
“Sayangnya baseline data memperlihatkan LPE NTB belum pernah mencapai angka 9. Paling tinggi pernah 6,95 persen dengan tambang, dan 5 persen tanpa tambang, ini yang perlu kita diskusikan” ujar Iswandi dalam kesempatan tersebut.
Selanjutnya Iswandi menjelaskan mengenai gambaran kinerja pembangunan. Salah satunya mengenai kapasitas fiskal NTB. Di mana kapasitas fiskal ini masih dalam kategori rendah di tahun 2024. Artinya NTB masih memiliki ketergantungan yang basar pada dana transfer dari pusat.
“Di tahun 2024 baru Kota Mataram dan KSB saja yang PAD nya lebih tinggi daripada transferannya”, imbuhnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Wahyudin, MM mengatakan, target LPE yang ditetapkan untuk NTB masih cukup tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan kerja keras, terutama pada usaha hilirisasi. Bagaimana memastikan produk pertanian, perikanan dan kehutanan di NTB dapat memenuhi standar pasar atau industri.
Kepala Perwakilan BI NTB Berry A Harahap menyampaikan rekomendasi untuk mendukung pembangunan jangka menengah NTB. Salah satunya adalah peningkatan produktivitas sektor pertanian. Hal ini karena pertanian adalah jenis usaha yang sifatnya lebih inklusif. Ini dapat dicapai dengan mendorong perluasan teknologi dan bibit unggul, serta penguatan kelembagaan dan SDM.
“Selanjutnya pemeritah juga perlu menyiapkan business matching yang mampu menyerap hilirisasri produk pertanian tersebut. Dan tentunya mendorong pertumbuhan pariwisata”, ujar Berry.(ris)
