Mataram (Suara NTB) – Tes kompetensi akademik atau TKA merupakan nama baru untuk menggantikan Ujian Nasional (UN). TKA jenjang SMA akan dilaksanakan pada bulan November 2025. TKA diharapkan lebih komprehensif dalam membaca potensi siswa.
“Sebagai salah satu instrumen pada penilaian ujian nasional tentu kita harapkan membawa dampak yang signifikan baik bagi siswa, guru maupun sekolah. Dari segi penamaan, kami berharap uji kompetensi ini bisa lebih komprehensif dalam membaca potensi anak, khususnya kemampuan akademik mereka,” ujar Sub Koordinator Kurikulum Bidang SMA Dinas Dikbud NTB, Purni Susanto, pada pekan kemarin mengatakan,
Tes ini juga diharapkan benar-benar bukan sebagai penentu kelulusan, tetapi hanya sebagai alat membaca dan memetakan kemampuan siswa. Terkait urusan kelulusan, Purni berharap sekolah yang menentukan kelulusan mereka sesuai keadaan mereka yang sangat beragam.
“Saya memandang bahwa istilah ‘Ujian’ memiliki konsekuensi bahwa proses penilaian keberhasilan siswa cenderung mengarah pada tes yang berorientasi hafalan (kognitif). Padahal kemampuan anak tidak bisa diukur hanya dengan tes hafalan dan soal-soal drill tadi,” ujar Purni.
Meski demikian, Purni menekankan, pihaknya akan sabar menunggu arahan pemerintah pusat. Menurutnya, ujian nasional selama ini memang memiliki daya tarik tersendiri. Hal ini terlihat dari dinamika yang berkembang di tengah masyarakat antara yang pro dan kontra.
Pihak pro ujian nasional melihat sisi bahwa ujian nasional memiliki dampak psikologis pada siswa untuk lebih rajin belajar. Bila siswa tidak melalui tahapan ujian nasional, motivasi belajar siswa cenderung menurun.
Sementara pihak yang kontra menilai bahwa ujian nasional menjadi biang sengkarut dunia pendidikan. Purni merincikan, banyaknya praktik kecurangan, tim sukses ujian di sekolah sampai joki dan jual beli soal menjadi catatan merah pelaksanaan ujian nasional ini.
“Karenanya, bila ujian nasional (atau penggantinya) ini ke depan dilaksanakan akan sangat tepat bila orientasinya tidak hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, tetapi juga sisi keterampilan dan sikap siswa. Evaluasi pencapaian keberhasilan siswa tetap diperlukan namun tujuan, instrumen, dan mekanismenya perlu penataan ulang,” saran Purni.
Di samping itu, Purni menyarankan, tujuan ujian nasional perlu direvisi agar lebih humanis. Bila tetap menjadi alat ukur kelulusan maka akan cenderung terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya.
“Artinya walaupun namanya berganti menjadi tes kompetensi akademik, bila tujuannya sama dengan ujian nasional, maka tidak akan ada perubahan signifikan,” pungkas Purni. (ron)
