ANGGOTA Pansus LKPJ DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, S.IP mengkritisi kebijakan penghapusan bantuan modal kepada masyarakat. Kritik ini dia sampaikan dalam rapat finalisasi pembahasan LKPJ Walikota bersama tim ahli di DPRD Kota Mataram, Senin, 3 Maret 2025.
Dalam rapat tersebut muncul beberapa catatan yang menjadi perhatian serius, terutama terkait kemiskinan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Berdasarkan laporan yang disampaikan, target pengentasan kemiskinan di Kota Mataram belum tercapai sebagaimana yang disampaikan ekonom Iwan Harsono. Selain itu, sektor UMKM menghadapi tantangan besar karena kebijakan terbaru Pemkot Mataram pada 2024 yang meniadakan bantuan modal bagi pelaku usaha kecil dengan alasan kehati-hatian.
Padahal, data menunjukkan bahwa sekitar 6.000 pedagang telah terdaftar di aplikasi pemantauan UMKM. ‘’Belum termasuk mereka yang berada di lingkungan-lingkungan kecil,’’ katanya. Minimnya akses permodalan ini dinilai menyebabkan banyak pelaku UMKM bergantung pada rentenir.
‘’Karena faktanya UMKM itu butuh modal, tidak saja butuh alat atau barang, tapi modal yang diinginkan,’’ ujar Ismul. Untuk mengatasi masalah ini, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram ini mengusulkan agar Pemkot Mataram memberikan akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau. Misalnya dalam kisaran Rp1 juta hingga Rp3 juta.
Selain itu, sektor ekonomi kreatif dan UMKM dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Ismul menyebutkan, data pertumbuhan ekonomi di Mataram meningkat dari 0,51% pada tahun 2023 menjadi 4,3%. Namun masih diperlukan dukungan lebih lanjut dalam bentuk pelatihan, akses permodalan, serta digitalisasi usaha agar daya saing UMKM semakin meningkat.
Di samping sektor UMKM, lanjut anggota dewan tiga periode ini, dia juga menyoroti menurunnya perhatian terhadap kebijakan kepemudaan serta banyaknya jabatan struktural dalam pemerintahan daerah yang masih kosong. Beberapa jabatan strategis di tingkat SKPD disebutkan sudah lama tidak terisi, yang dapat berdampak pada efektivitas pemerintahan.
Dengan berbagai temuan ini, diharapkan ada langkah konkret dari Pemkot Mataram untuk meningkatkan dukungan terhadap UMKM, kepemudaan, serta tata kelola pemerintahan agar pembangunan daerah semakin optimal. (fit)
