Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 1.640 honorer bermasalah masih belum jelas nasibnya. Terkait dengan hal ini, Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pihaknya akan membereskan permasalahan honorer ini setelah permasalahan tim pemerintahan tuntas.
“Saya akan mengamati dulu, sekarang tim akan dibenahi dulu biar bisa bekerja, biar bisa lari dulu,” ujarnya.
Iqbal mengatakan, permasalahan honorer masuk dalam radar permasalahan yang harus dituntaskan. Namun, untuk saat ini ia meminta diberikan waktu memikirkan bagaimana langkah dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan 1.640 honorer lingkup Pemprov NTB yang terancam tidak mendapatkan alokasi gaji dari APBD.
“Satu-satu kita bahas dulu, saya juga menanti memikirkan. Jadi kasih saya kesempatan untuk menarik nafas panjang sebelum lari,” sambungnya.
Sebanyak 1.640 honorer bermasalah bekerja sebagai tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan pendidikan. Dari jumlah tersebut, 23 diketahui menggunakan ijazah palsu, 32 Batas Usia Pensiun (BUP), 21 bekerja kurang dari dua tahun, 180 bekerja kurang dari dua tahun (di luar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), 550 bekerja kurang dari dua tahun (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB).
Berdasarkan surat Kemendagri nomor 900.1.1/664/Keuda yang menjawab pertanyaan dari beberapa pemerintah daerah atas penganggaran gaji bagi PPPK Paruh Waktu. Pemerintah daerah dilarang mengalokasikan gaji kepada 1640 honorer bermasalah yang tidak terdata dalam BKN melalui APBD.
Menyikapi hal tersebut, mantan Juru Bicara RI untuk Turki ini menegaskan masih mengamati masalah ini, termasuk dengan rekomendasi dari Kemendagri tersebut. “Itu salah satu yang sedang kita bahas,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menyatakan akan mengkonsultasikan dan mulai memetakan alternatif lain untuk penggajian ribuan honorer bermasalah.
“Terhadap yang bermasalah sudah tadi ada beberapa opsi penyelesaian dan ini kami masih konsultasikan ke pusat, yang intinya kami sesuai dengan arahan pimpinan juga seoptimal mungkin tidak menyisakan masalah,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Salah satu alternatif untuk menggaji honorer lingkup pemprov yang bermasalah adalah dengan menggunana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“1.640 itu yang sudah ada alternatif-alternatif untuk solusi masalahnya, ada penggajian dana BOS dan itu terpetakan,” pungkasnya. (era)
