Mataram (Suara NTB) – Bantuan sosial program sembako yang merupakan salah satu bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI merupakan bagian dari bantuan sosial yang selama ini menjadi penguat dalam menurunkan angka kemiskinan di NTB.
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Dr. H Ahsanul Khalik mengatakan, di samping berbagai program melalui APBD, Pemprov NTB juga tetap bergantung pada pemerintah pusat dalam menangani berbagai persoalan sosial khususnya menurunkan angka kemiskinan.
“Karena bantuan sosial menjadi bagian penting dalam strategi kita di NTB bagaimana membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan tidak mampu,” kata Dr. Aka, sapaannya di Kantor Dinas Sosial NTB, Selasa, 18 Maret 2025.
Dr. Aka mengatakan, tujuan bantuan sosial program sembako yang digelontorkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian sosial RI antara lain mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM dan meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi.
“Bantuan sosial program sembako juga memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan,” imbuhnya.
Penyaluran bantuan sosial program sembako di Provinsi NTB dilaksanakan oleh dua lembaga yaitu Himpunan Bank Negara (Himbara) dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT. Pos Indonesia dengan jumlah total bantuan pada Triwulan Pertama bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2025 sebesar Rp303,319 Milyar atau lebih tepatnya Rp303.319.200.000,- (Tiga Ratus Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jumlah Kelurga Penerima Manfaat sebanyak 505.532.
Adapun realisasinya sebesar Rp300,236 Milyar atau tepatnya Rp 300.236.400.000,- (Tiga Ratus Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) atau sebanyak 500.294 Keluarga Penerima Manfaat atau sebesar 99 persen. Artinya ada 1 persen masih proses penyaluran, atau sebanyak Rp 3.082.800.000,- belum dicairkan oleh 5.138 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Jika dirincikan, maka angka realisasi per kabupaten/kota adalah, Kabupaten Bima Rp27.784.200.000,- sebanyak 46.307 KPM, Kabupaten Dompu Rp 13.207.800.000,- sebanyak 22.013 KPM, Kota Bima Rp 7.145.800.000,- sebanyak 11.909 KPM, Kota Mataram Rp 17.690.400.000,- sebanyak 29.484 KPM, Kabupaten Lombok Barat Rp 43.566.000.000,- sebanyak 72.610 KPM.
Kemudian Kabupaten Lombok Tengah Rp 75.148.200.000,- sebanyak 125.247 KPM, Kabupaten Lombok Timur Rp 71.570.400.000,- sebanyak 119.284 KPM, Kabupaten Lombok Utara Rp 15.934.800.000,- sebanyak 26.558 KPM, Kabupaten Sumbawa RP 21.646.800.000,- sebanyak 36.078 KPM dan Kabupaten Sumbawa Barat Rp 6.542.400.000,- sebanyak 10.904 KPM.
Jumlah ini sesuai dengan data salur yang berumber dari data pada menu monitoring yang ada di Aplikasi SIKS-NG. Penyaluran Bansos Sembako ini melalui dua lembaga yaitu Himbara dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT. Pos Indonesia.
Dr. Aka menyampaikan juga bahwa kuota KPM program sembako masing-masing kabupaten / kota merupakan data yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Indeks Bantuan Sosial program sembako sebesar Rp. 200.000/bulan / KPM yang diberikan selama 12 bulan yang disalurkan langsung ke rekening masing-masing KPM sesuai periode penyaluran.
“Alhamdulillah realisasi triwulan pertama untuk bulan Januari sampai Maret per 18 Maret 2025 ini sangat bagus sudah mencapai 99 persen. Artinya ada dana yang beredar di masyarakat sebesar Rp 300.236.400.000,- (Tiga Ratus Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dan tentu bantuan sosial ini sangat berpengaruh terhadap daya tekan daerah dalam menahan laju inflasi di NTB,” pungkas Dr Aka.(ris/*)
