Mataram (Suara NTB) – Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Sosial Provinsi NTB menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan salah satu program pemerintah pusat yakni Sekolah Rakyat. Program tersebut direncanakan akan dimulai pada tahun 2025.
“NTB sangat siap dengan program bapak presiden melalui Kementerian Sosial untuk adanya sekolah rakyat,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, S.Sos., M.H., ditemui di Mataram, Senin (24/3/2025).
Ia menilai program sekolah rakyat merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan masyarakat miskin.
“Karena sekolah rakyat ini filosofisnya yang paling mendasar adalah bagaimana memuliakan masyarakat miskin kita untuk bisa mendapatkkan pendidikan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,” kata Ahsanul Halik atau akrab dipanggil Ahsanul itu.
Ahsanul menyampaikan, pihaknya telah mengusulkan beberapa lokasi kepada Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai tempat penyelenggaraan Sekolah Rakyat di NTB nantinya. Beberapa lokasi tersebut antara lain, di Lombok Timur dua, Lombok Tengah Satu, Lombok Utara Satu dan Pulau Sumbawa satu.
“Tetapi nanti mana yang disetujui oleh pemerintah pusat maka kita juga siap. Hanya yang paling siap adalah pada Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani yang ada di Lenek, Lotim,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pihaknya telah mempersiapkan beberapa hal menyangkut infrastruktur dan keperluan lain terkait Sekolah Rakyat. “Dan ini kita menunggu mana (lokasi) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat lalu nanti rehab-rehab beberapa bagian bangunannya, sehingga nanti kita akan masuk untuk persiapan penerimaan siswa barunya,” jelasnya.
Adapun perihal syarat masuk sekolah rakyat, Ahsanul menjelaskan, syarat utama bagi yang ingin masuk sekolah rakyat, masyrakat tersebut tergolong masyarakat miskin atau terdata di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sebagai informasi, sekolah rakyat memiliki jenjang dari SD, SMP, dan SMA. Selain itu, sekolah rakyat juga akan mengusung konsep pembelajaran boarding school atau sekolah asrama.
“Kalau kurikulumnya, kurikulum pemerintah. Hanya ada tambahan di luar kurikulum formal itu, seperti ada pelatihan keterampilan, ada pelatihan bahasa, selama dia ada di asrama. Kemudiann ada pelatihan nasionalisme untuk membangun integritas kebangsaannya. Termasuk, ada pendidikan ketakwaan dan keagamaan di dalamnya,” terangnya.
Ia berharap, sekolah rakyat ini dapat memutus mata rantai kemiskinan di NTB.sebab, menurutnya, salah satu persoalan masyarakat miskin adalah pendidikan yang rendah. “Ketika pendidikan rendah kemampuan mengembangkan dirinya juga jadi tidak bagus,” pungkasnya.
Diketahui, sekolah rakyat akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. pada rapat di Istana Merdeka Jakarta, Senin (10/3), Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek penting terkait program tersebut, mulai dari lokasi, kurikulum, saranna-prassarana, serta mekanisme penerimaan sisa.
Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seleksi akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik.
Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan. (sib)
