Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) bertekad memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat NTB. Dalam memimpin NTB, Gubernur Iqbal berusaha keras memenuhi apa yang menjadi janji kampanye, termasuk dalam melaksanakan roda pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepada wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029, Jumat, 11 April 2025, Gubernur menegaskan akan meninggalkan cara lama mengelola NTB dan menggunakan cara baru.
Menurutnya, ada tiga cara baru dalam mengelola NTB. Pertama Iqbal bersama Ummi Dinda sapaan akrab Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti ingin memulai pemerintahan tanpa membawa utang. Diakuinya, selama sebulan bersama tim bekerja keras menyisir anggaran-anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memastikan utang-utang yang dibawa dari tahun lalu semua sudah dibayar.
‘’Kami sudah bayarkan. Jumlahnya ratusan miliar dan kami selesaikan. Kami ingin memulai pemerintahan ini tanpa utang. Tolong sampaikan ke publik bahwa kami ingin memulai menjalankan pemerintahan tanpa bawa utang,’’ tegas mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki ini.
Untuk itu, pihaknya sudah bekerja keras dan menyisir anggaran serta memastikan semua utang-utang yang dibawa di bawah tahun 2024 sudah terbayarkan.
Yang kedua, ungkapnya, melakukan pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM). Apalagi sekarang ini, pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB sedang menjalani evaluasi kinerja dan job fit di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB. Evaluasi kinerja dan job fit ini digelar selama 2 hari, yakni pada hari Kamis, 10 April 2025 hingga Jumat, 11 April 2025 dengan 2 sesi. Pertama, sesi ujian tulis dan wawancara sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
Meski demikian, Gubernur Iqbal mengaku belum menerima hasil evaluasi dan job fit dari BKD NTB dan tim penguji. ‘’Sementara yang ketiga pembenahan mekanisme perencanaan dengan memperkuat fungsi Bappeda sebagai pilar utama dalam perencanaan,’’ terangnya.
Sementara anggota Tim Transisi Pemprov NTB Lalu Pahrurrozi, menyebut Pemprov NTB dinilai berhasil mengelola pergeseran anggaran tahap I dalam APBD 2025 secara tepat sasaran. Pergeseran anggaran ini mencakup efisiensi belanja, transfer ke pemerintah kabupaten/kota, serta pelunasan utang daerah dari tahun anggaran sebelumnya.
Dalam keterangan tertulis yang diterima, dana transfer ke daerah sebesar Rp109 miliar telah direalisasikan sesuai arahan Gubernur NTB. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kamis, 10 April 2025.
Rinciannya, untuk Kota Mataram Rp9 miliar, Lombok Barat sebesar Rp11 miliar, Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp6,9 miliar. Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp12,8 miliar dan Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp13,8 miliar.
Sementara itu, untuk Kabupaten Sumbawa sebesar Rp10,1 miliar, Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp26,4 miliar, Kabupaten Dompu sebesar Rp7,08 miliar, Kabupaten Bima sebesar Rp8 miliar dan Kota Bima sebesar Rp3,5 miliar
Pergeseran anggaran ini juga mencakup pemberian bonus kepada atlet NTB yang telah mengharumkan nama daerah di berbagai kejuaraan. Total bonus yang diberikan mencapai lebih dari Rp30 miliar.
Anggota Tim Transisi lainnya, Chairul Mahsul, menambahkan pergeseran ini juga digunakan untuk membayar utang kepada pihak ketiga atas pekerjaan tahun anggaran 2024. Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Begitu juga tunggakan BPJS dan gaji ASN Pemprov NTB telah dibayarkan seluruhnya. Menurutnya, kebijakan ini menjadi langkah awal untuk menyehatkan kondisi fiskal daerah.
Ia menambahkan, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, berkomitmen menurunkan angka kemiskinan dan telah mulai merintis program-program prioritas lima tahun ke depan melalui pergeseran anggaran ini. Penguatan program tersebut akan dilanjutkan pada pergeseran anggaran tahap II. (ham)
