Mataram (Suara NTB) – Pemerintah berencana merekrut guru untuk sekolah rakyat. Sekolah rakyat akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Salah satu syarat menjadi guru di Sekolah Rakyat adalah telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Persyaratan tersebut dikhawatirkan akan menghambat distribusi tenaga pendidik ke sekolah-sekolah yang masih membutuhkan guru.
Hal ini disampaikan pengamat pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd., Si., ditemui di Mataram, Jumat, 11 April 2025.
Ia mengatakan, permasalahan di sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) saat ini masih banyak belum terselesaikan. Persoalan yang dimaksud seperti keberadaan sarana prasarana dan guru yang berkualitas masih banyak yang belum tersedia di sekolah-sekolah umumnya. Namun, kini Kementerian Sosial (Kemensos) bermaksud merekrut guru lulusan PPG.
“Dengan demikian, konsentrasi pemerintah untuk mendistribusikan guru itu menjadi terpecah. Jadi yang di Kemendikdasmen ini belum selesai, dan dipecahkan lagi konsentrasinya ke Kemensos. Artinya guru yang tadi sudah tersedia itu akan terpecah konsentrasinya. Jadi di sisi itu, kita akan sullit mengejar target-target guru berkualitas yang ada di Kemendikdasmen,” jelas Nizaar yang juga Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Ummat.
Menurutnya, masih banyak sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen yang membutuhkan guru. Lulusan-lulusann PPG tersebut diharapkan dapat mengisi kekurangan guru di sekolah-sekolah umum.
“Sekolah yang berada di bawah Kemendikdasmen sekarang kondisinya belum terpenuhi. Nah, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) konsentrasinya akan terpecah lagi. Mereka harus memenuhi kebutuhan guru yang ada di kementerian lain,” ujarnya.
Selain itu, Ia juga menyoroti ihwal lembaga pendidikan saat ini yang tak hanya dinaungi oleh Kemendikdasmen saja, melainkan oleh kementerian lain-lain seperti Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, dan kini Kemensos menaungi Sekolah Rakyat. “Indonesia ini dunia pendidikannya itu konsentrasinya itu terpecah-pecah,” imbuhnya.
Nizaar menjelaskan, hal-hal yang menyangkut pendidikan semestinya diurus oleh Kemendikdasmen. Akan tetapi, ia melihat penerapan pendidikan kini tidak terpusat ke satu Kementerian Pendidikan, tapi ke kementerian lain.
“Sepertinya sekarang saya melihat penerapan pendidikan itu kepalanya jadi dua. Jadi kementerian pendidikan itu selama ini sudah jalan, tetapi pemerintah juga fokus terhadap Kementerian Sosial. Jadi kan sekolah rakyat ini munculnya di Kementerian Sosial, walaupun memang koordinasinya dengan Kemendikdasmen tapi yang menjadi otaknya adalah Kementerian Sosial,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengapresiasi Sekolah Rakyat yang memberikan akses pendidikan kepada masyarakat. Terutama untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Namun, ia mengkhawatirkan pengkhususan itu akan menimbulkan kesan ketimpangan sosial.
“Artinya kita semakin menunjukkan diri bahwa kondisi kita sangat buruk saat ini. Yang saya kritisi adalah istilah itu. Jadi munculnya miskin ekstrem itu membuka diri kita bahwa kita kondisinya sangat parah,” terangnya.
Ia berharap, pemerintah dapat memberi kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam perancangan Sekolah Rakyat. Sehingga, pembangunan Sekolah Rakyat di daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Jadi kita belum pernah akademisi itu diajak untuk memberikan pandangan. Misalnya pandangan bahwa sekolah di NTB itu kondisinya seperti ini, bahwa di sana, rakyat khusus untuk miskin itu sekian, dan spesifikasi sekolahnya itu seperti ini. Kita belum pernah diajak seperti itu. Sehingga, harapan kita adalah kita bisa diberikan kesempatan ya semacam sharing session,” pungkasnya. (sib)
