Mataram (Suara NTB) – Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang membidangi urusan perikanan dan kelautan mendukung penuh usulan pembangunan fasilitas cold storage. Hal ini dianggap penting untuk meminimalisir kebocoran pendapatan daerah dari sektor budidaya hasil laut, khususnya udang.
Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestari, yang dikonfirmasi oleh Suara NTB, menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut. Menurutnya, pembangunan cold storage akan memberikan keuntungan lebih besar bagi pengusaha serta meningkatkan pendapatan daerah.
“Kami sangat mendukung pembangunan cold storage di NTB. Potensi hasil budidaya kelautan kita sangat besar, sayang jika tidak dikelola secara optimal,” ujar Megawati pada Selasa, 15 April 2025.
Produksi udang di NTB diketahui mencapai 100 hingga 150 ribu ton per tahun. Namun, minimnya fasilitas pengolahan di daerah menyebabkan hasil budidaya udang tersebut harus dikirim ke luar NTB untuk diolah dan diekspor.
“Ini sangat disayangkan. Akibat tidak memiliki fasilitas cold storage, NTB kehilangan potensi pendapatan yang diperkirakan mencapai Rp300 miliar,” lanjut Megawati.
Megawati juga meminta Pemerintah Provinsi NTB, melalui Dinas Perikanan dan Kelautan, untuk memberikan perhatian serius terhadap usulan ini. Komisi II DPRD NTB siap memberikan dukungan penuh, terutama dalam hal kebijakan anggaran untuk pembangunan cold storage.
“Kami di DPRD akan mendukung hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi daerah. Kami akan berjuang untuk pengalokasian anggaran pembangunan fasilitas ini,” tegasnya. Megawati juga meminta OPD terkait untuk melakukan kajian teknis, terutama terkait kebutuhan anggaran untuk pembangunan cold storage tersebut.
Sebagai bagian dari komitmennya, Megawati berjanji untuk mengawal usulan ini dan akan mengatur rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perikanan dan Kelautan untuk membahas lebih lanjut mengenai pembangunan cold storage.
“InsyaAllah kami akan segera jadwalkan RDP dengan mitra terkait,” kata Megawati.
Menurut Dedi Syafikri, salah seorang pembudidaya udang yang juga Tenaga Ahli di SCI Sumbawa, meskipun NTB merupakan salah satu produsen udang terbesar di Indonesia, provinsi ini tidak tercatat sebagai eksportir utama udang. Hal ini disebabkan minimnya fasilitas pengolahan di NTB.
“Udang dari NTB selama ini dikirim mentah ke Surabaya, diolah di sana, dan baru diekspor ke Amerika Serikat. Akibatnya, dalam data ekspor resmi, udang kita tercatat sebagai produk Surabaya, bukan NTB,” ujar Dedi, yang dikutip dari laporan NTBSatu pada Selasa, 15 April 2025.
Dedi menambahkan, dengan produksi udang yang mencapai 100 hingga 150 ribu ton per tahun, dan selisih harga jual dari NTB ke Surabaya sekitar Rp3.000 per kilogram, NTB berpotensi merugi hingga Rp300 miliar.
“Jika NTB memiliki cold storage sendiri, udang kita tidak perlu lagi ‘numpang nama’ daerah lain. Ini bukan hanya soal data, tetapi juga soal nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja lokal,” jelas Dedi. (ndi)
