Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, memastikan sejumlah proyek fisik khususnya infrastruktur jalan akan menjadi prioritas untuk ditangani meskipun kepastian anggaran yang terdampak efisiensi sebesar Rp118 miliar dikembalikan ke daerah.
“Jadi, infrastruktur salah satunya jalan akan menjadi prioritas untuk kita tangani, karena masih banyak infrastruktur yang masih butuh penanganan lebih lanjut,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo, kepada wartawan, Selasa, 15 April 2025.
Doktor Budi melanjutkan, upaya tersebut dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk menguatkan sentra-sentra ekonomi masyarakat. Selain itu, akses dan mobilisasi hasil pertanian juga menjadi atensi sehingga bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Jadi, infrastruktur secara luas seperti jalan termasuk jalan usaha tani juga menjadi program prioritas sehingga distribusi hasil produksi tidak lagi menjadi kendala di lapangan,” ujarnya.
Dia pun mengaku hingga saat ini pemerintah belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait adanya efisiensi tahap dua dan tiga. Tetapi yang jelas pemerintah sudah melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 yang diterima sebelumnya.
“Kita tidak tahu apakah ada efisiensi tahap dua dan tiga, tetapi yang jelas Pemkab Sumbawa sudah melaksanakan Inpres tersebut dengan melakukan efisiensi anggaran,” jelasnya.
Dr. Budi melanjutkan, dalam instruksi tersebut ada beberapa belanja yang dilakukan efisiensi oleh pemerintah yakni belanja Honorarium dikurangi sebesar 25 persen. Belanja cetak dikurangi 25 persen, belanja penelitian dikurangi minimal 25 persen dan belanja publikasi dikurangi 25 persen.
Selain itu tambahnya, belanja makan dan minum juga dikurangi sebesar 25 persen, belanja perjalanan dinas dikurangi sebesar 50 persen. “Jika dalam hal efisiensi belanja sebagaimana disebutkan tersebut tidak terpenuhi maka bisa diganti dengan efisiensi pada belanja OPD-OPD lainnya diluar belanja yang sifatnya mengikat dan belanja wajib,” terangnya. (ils)
