Mataram (suarantb.com) – Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan revitalisasi kantor DPRD NTB akan didanai lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 – 2027.
“Dari APBD tahun depan dan tahun berikutnya. Secara bertahap. Jadi tidak dalam satu tahun, dalam dua tahun,” ujarnya.
Jumlah anggaran yang akan dialokasikan untuk revitalisasi kantor Dewan, sambung Iqbal masih dalam pembahasan. Yang pasti, kucuran anggaran akan sangat efisien mengingat adanya Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD.
“Yang kita lalukan sekarang adalah membuat biaya untuk membangun infrastruktur itu seefisien mungkin. Kita cari teknologi bari, kita cari material baru untuk lebih efisien” sambungnya.
Menyikapi adanya kontra dari masyarakat terkait rencana revitalisasi kantor DPRD NTB, Iqbal mengatakan rencana ini tidak bisa dilihat dari baik dan buruk. Melainkan perlu dilihat dari berbagai sisi.
“Jangan dilihat hitam putih. Seakan-akan kalau kita memperbaiki kantor DPRD terus kita tidak mengalokasikan ruang untuk yang lain,” tegasnya.
Disampaikan, di pergeseran kali ini, pihaknya akan mulai memperbaiki infrastruktur-infrastruktur yang terdampak bencana. Khususnya infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di Pulau Sumbawa. Pemprov NTB, ungkapnya sudah mulai mengalokasikan anggaran untuk perbaikan infrastruktur.
“Tahun ini kondisi jalan akan normal kembali. Tapi kita sadar bahwa menyelesaikan di hilir saja tidak bisa menyelesaikan persoalan,” ucapnya.
Untuk memastikan perbaikan yang dilakukan Pemprov NTB ini dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama, Iqbal akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk bersama-sama menangani permasalahan ini. Menurutnya, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak bisa setengah-setengah, sehingga perlu adanya kerja sama antar pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.
“Bersama bupati dan wali kota nanti kita akan rakor khusus untuk mencari akar masalahnya di hulu untuk bencana di sana,” sambungnya.
Adapun Pemprov NTB, lanjut Iqbal sudah mulai mengajukan sekolah rakyat di NTB dan telah mendapat verifikasi dari Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum. “Kita sedang mempersiapkan untuk relokasi di kampung-kampung kumuh yang ada di pesisir-pesisir, jadi semua berjalan seperti yang kita rencanakan. Tapi dengan dana yang lebih efisien,” pungkasnya. (era)
