Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H.Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa rencana mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov NTB tidak akan diiringi dengan demosi ataupun penonaktifan jabatan. Kebijakan ini, kata Iqbal, merupakan langkah awal mencapai visi misi Iqbal-Dinda.
‘’Nanti kita akan melakukan mutasi, tapi tidak demosi. Dipastikan tidak ada yang di-nonjob-kan, kecuali yang memilih menjadi fungsional,’’ ujarnya Rabu, 16 April 2025, usai acara Halal Bihalal bersama DPRD.
Rencana mutasi, sambung Iqbal akan dilakukan dalam waktu dekat. Setelah mendapatkan lampu hijau dari Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara, untuk proses pelaksanaan mutasi di daerah, Iqbal telah melakukan uji kompetensi evaluasi kinerja eselon II di lingkungan Pemprov NTB. “Hasil job fit sedang kita input kirim ke pusat untuk BKN dan Kemendagri,” ucapnya.
Ia menjelaskan, proses mutasi ini beriringan dengan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebab, adanya regulasi yang menyebutkan mulai 1 Januari 2027, belanja pegawai daerah tidak boleh melebihi 30 persen dari total anggaran. Jika lebih dari itu, dana dari pusat akan otomatis dipotong.
“Kalau dipotong, proyek prioritas kita bagaimana? Maka dari itu lebih baik kita mulai dari sekarang agar tidak kaget nanti,” jelasnya.
Iqbal memastikan langkah ini akan membuka ruang fiskal lebih luas untuk mendanai program-program pembangunan dan pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Terkait polemik rencana penghapusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Iqbal memberikan klarifikasi bahwa tidak ada penghapusan, hanya perubahan struktur dan penempatan tugas.
“Bahasanya salah. Memang di awal saya sempat berpikir menghapus, karena prihatin isu perempuan dan anak hanya di sektorkan di satu dinas. Padahal ini isu semua sektor,” katanya.
Mantan Dubes RI untuk Turki ini menyatakan, selama ini Dinas Perempuan dan Anak dipasangkan dengan Keluarga Berencana, yang menurutnya tidak efektif. Kini, menurut informasi akan digabungkan dengan Dinas Sosial, agar intervensi terhadap perempuan dan anak lebih maksimal.
“Perempuan dan anak harus jadi perhatian semua sektor. Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, hingga Pariwisata memikirkan tentang isu perempuan dan anak. Di bawah Dinas Sosial, kita harap isu ini lebih terintegrasi. Ini bukan penghapusan, hanya mengganti pasangannya saja,” tegasnya.
Ke depan, Gubernur akan melibatkan tokoh-tokoh perempuan dalam menentukan figur yang tepat memimpin OPD hasil penggabungan tersebut. “Saya akan undang perempuan-perempuan untuk ikut memilih siapa yang paling cocok,” ungkapnya.
Selain isu perempuan dan anak, Gubernur Iqbal juga menyoroti pentingnya mempercepat transformasi digital yang selama ini terhambat karena sektoral dan kurang terintegrasi. Menurutnya, selama ini transformasi teknologi di NTB jauh tertinggal dibandingkan provinsi lain sebab disektorkan di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB.
Oleh karena itu, saat ini Gubernur mulai menata dan berencana membuat tranformasi teknologi di NTB dekat dengan Gubernur dengan menjadikan transformasi ini bergabung dengan Administrasi Pemerintahan.
“Isu transformasi digital ini saya cabut dari Kominfo, saya masukan dengan Adpim. Biar saya langsung mengikuti proses transformasi digital,” pungkasnya. (era)
