Dompu (Suara NTB) – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu menghabiskan anggaran hingga Rp79 Miliar untuk pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup pemerintah Daerah (Pemda) Dompu tahun 2025.
TPP untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) tidak berdasarkan jabatan dan disama ratakan sebesar Rp350 ribu per bulan. Berbeda dengan PNS, TPP berdasarkan jabatan yang diemban.
Kondisi ini membuat 7 orang dokter PPPK di Kabupaten Dompu meminta pemerintah daerah untuk mempertimbangkannya. Terlebih tugas dan kinerja mereka tidak berbeda dengan dokter PNS. Sehingga mereka menuntut penyetaraan dan kalaupun tidak sama, perbedaannya tidak terpaut jauh.
Dokter merupakan jabatan fungsional. Untuk jabatan fungsional jenjang ahli madya TPP-nya sebesar Rp4,051 juta, untuk jenjang ahli madya sebesar Rp3,246 juta, jenjang ahli muda sebesar Rp2,096 juta hingga Rp2,410 juta, dan fungsional jenjang pertama sebesar Rp1,941 juta per bulan. Untuk guru non sertifikasi disama ratakan sebesar Rp1,5 juta per bulan.
Sekda Dompu, Gatot Gunawan PP, SKM, MMKes yang ditemui, Kamis, 17 April 2025 setelah menerima 7 orang dokter PPPK siangnya dapat memahami harapan para dokter ini. Karena tugas dan fungsi mereka sebagai dokter, tidak ada yang berbeda antara dokter PNS dan dokter PPPK. “Kita minta bersabar dulu, sambil kita carikan formula yang tepat mengaturnya,” kata Gatot.
Gatot mengaku, penerapan TPP bagi ASN menjadi tahun pertama bagi Kabupaten Dompu pada 2025 ini. Sebelumnya disebut sebagai tunjangan kinerja dan total anggaran dalam setahun sekitar Rp46 M. Dengan TPP ini, ada tambahan anggaran yang dialokasikan pemerintah sekitar Rp33 M. Sehingga jumlah anggaran untuk TPP tahun 2025 ini sebesar Rp79 M.
Saat ini, jumlah PPPK di Kabupaten Dompu sekitar 2 ribu lebih dan formasi tahun 2024 yang akan diangkat tahun 2025 ini sebanyak 1.400 orang, sehingga jumlahnya sekitar 4 ribuan orang. Sementara jumlah PNS saat ini sekitar 4.500an orang. Dengan penambahan PPPK paruh waktu, jumlah PPPK Kabupaten Dompu akan melebihi jumlah PNS. “Ini juga menjadi pertimbangan kita dalam mengatur pembiayaannya,” jelas Gatot. (ula)
