Mataram (Suara NTB) – Komisi II DPRD Kota Mataram, Kamis, 24 April 2025 melakukan kunjungan kerja ke Pasar Cakra. Kunjungan ini menyusul maraknya keluhan masyarakat yang semakin tidak nyaman berjualan di sana lantaran setiap musim hujan selalu bocor.
Kondisi infrastruktur yang memprihatinkan di pasar tradisional di wilayah Cakranegara ini memicu kekhawatiran Komisi II, terutama menyangkut keselamatan pedagang dan pengunjung. Menurut Kepala UPTD Pasar bagian Timur pada Dinas Perdagangan Kota Mataram, I Wayan Diasa Putra, struktur atap yang rapuh dan rawan roboh membuat tidak ada kontraktor yang bersedia mengerjakan perbaikan secara menyeluruh, meski anggaran sebesar Rp200 juta telah disiapkan.
“Ini bukan cuma soal kenyamanan, ini menyangkut nyawa masyarakat,” tegas Ketua Komisi II Irawan Aprianto, ST. Ia mengingatkan bahwa jika terjadi kecelakaan atau keruntuhan bangunan, harus ada pihak yang bertanggung jawab.
Diasa menyebutkan bahwa proposal perbaikan telah diajukan berkali-kali, bahkan ke tingkat pusat, mengingat kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk revitalisasi Pasar Cakra mencapai Rp25 miliar. Sayangnya, hingga kini belum ada tindak lanjut konkret dari pemerintah pusat, sedangkan dana APBD daerah dinilai tidak mencukupi.
“Kita sudah ajukan dari kemarin. Inspektorat juga sudah minta proposal. Tapi karena angkanya besar, kita harap pusat bisa bantu. APBD tidak mampu menutup biaya sebesar itu,” kata Diasa.
Kondisi bangunan yang lapuk membuat solusi sementara tidak memadai. Konsultan, lanjut dia hanya mampu menyarankan pembuatan atap tambahan di bawah struktur lama. Namun, pendekatan ini tetap mengandung risiko besar.
“Retribusi dinaikkan 100 persen, tapi infrastruktur seperti ini. Pedagang tetap terpaksa berdagang di bawah ancaman bangunan roboh,” ungkap Irawan. Politisi PKS ini menyampaikan bahwa efisiensi anggaran seharusnya diarahkan untuk hal-hal prioritas seperti ini. “Kita punya efisiensi 50 persen, itu harus diarahkan ke infrastruktur yang membahayakan jika tidak segera diperbaiki. Menunggu dari pusat terlalu banyak ketidakpastian,” jelasnya.
Dengan urgensi tinggi dan potensi korban jiwa yang nyata, Komisi II mendesak agar Pemkot Mataram segera mengambil langkah konkret. Jika tidak, kekhawatiran bahwa bangunan tersebut benar-benar akan roboh hanyalah soal waktu. (fit)
