Mataram (Suara NTB) – DPRD Provinsi NTB menyambut positif mutasi dan rotasi pejabat di lingkup Pemprov NTB yang dilakukan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal, khususnya pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini dinilai bermasalah. Dewan berharap, pejabat baru mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi, terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) serta Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Salah satu pergantian yang disorot adalah jabatan Kepala Dinas Dikbud, dari Aidy Furqan kepada Abdul Aziz. Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim menilai langkah ini cukup berani, mengingat berbagai persoalan yang menumpuk di instansi tersebut.
“Kalau dari kami, ini cukup berani. Karena sumber masalah ada di sana,” ujar Hamdan, Rabu, 30 April 2025.
Belakangan ini, kinerja Dikbud menjadi sorotan publik, terutama terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sejumlah persoalan muncul, mulai dari proyek yang bermasalah hingga adanya salah satu kepala bidang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Persoalan ini turut menjadi pemicu munculnya usulan hak interpelasi di DPRD.
“Persoalan DAK Pendidikan 2024 belum beres, ditambah lagi smart class bodong dan dugaan gratifikasi. Publik mendukung pergantian ini,” tegas Hamdan.
Selain Dikbud, Hamdan juga menyoroti pengisian jabatan Kepala Dinas PU yang kini dijabat Sadimin. Sebelumnya, posisi tersebut diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Dengan adanya pejabat definitif, diharapkan berbagai proyek bermasalah bisa segera diselesaikan.
“Harapan kami, jangan ada lagi proyek yang tidak selesai dan melewati tahun anggaran,” ujar Hamdan.
Secara umum, Hamdan menilai mutasi yang dilakukan Gubernur Iqbal mencerminkan prinsip meritokrasi. Ia mengapresiasi proses seleksi yang dilakukan melalui asesmen, jobfit, hingga pembuatan makalah.
“Sekarang tim ini harus segera bekerja cepat mengawal dan merealisasikan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur,” tambahnya.
Hamdan juga mengapresiasi tradisi baru dalam pelantikan pejabat kali ini yang dinilainya sakral, karena menghadirkan pasangan suami atau istri dari pejabat yang dilantik. “Tradisi ini sangat berkesan, bukan sekadar seremoni. Ini tradisi yang bagus dan perlu diteruskan,” pungkasnya. (ndi)
